Jemaah Tanggung Biaya Haji Rp56 Juta, BPKH Siapkan Rp8,2 T untuk Menutupi Sisanya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan dana sebesar Rp8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.

Seperti diketahui, Kementerian Agama dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 sebesar Rp93,4 juta. Dari jumlah itu, sebesar 60 persen atau Rp56 juta ditanggung oleh jemaah haji (Bipih) dan sisanya 40 persen atau sekitar Rp37,4 juta ditanggung oleh dana manfaat yang dikelola BPKH. 

"BPKH siap memenuhi biaya termasuk kuota tambahan 20.000 orang tahun ini sehingga dapat mempercepat waktu tunggu ibadah haji," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imamsyah dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/11/2023). 

Dalam penyelenggaran haji 2024, dana Bipih akan digunakan untuk membayar biaya perjalanan haji meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

Sementara Nilai Manfaat akan digunakan untuk membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji yang Harus Ditanggung Jemaah Sebesar Rp56 Juta, Naik Rp6 Juta dari 2023

Terkait dengan pelunasan Bipih, dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing-masing calon peserta haji.

"Secara keseluruhan penggunaan Nilai Manfaat sebesar Rp8.200.040.638.567 (Rp8,2 T). Kami menilai positif keputusan yang mempertimbangkan besaran Bipih lebih besar daripada subsidi nilai manfaat untuk menjaga nilai isthita’ah bagi jamaah haji," ujarnya dalam rapat yang disiarkan secara virtual lewat kanal YouTube Komisi VIII DPR. 

Fadlul menambahkan, panitia kerja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Kemenag juga RI menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran BPIH Khusus untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji khusus 1445 H/ 2024 M sebesar Rp14.558.658.000 (Rp14 miliar). 

Ia berharap pengumuman biaya yang lebih dini, dapat memberikan kesempatan bagi jamaah calon haji untuk melakukan cicilan setoran lunas, sehingga saat keberangkatan tidak merasa berat.

"BPKH mengimbau jamaah haji Indonesia yang mendapatkan giliran berangkat tahun 2024 segera menyiapkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan sesuai keputusan dan aturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya. 

Baca Juga: Kemenag Sebut Masih Ada Jemaah yang Berhaji dengan Dana Talangan dari Lembaga Keuangan

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta BPKH untuk lebih gencar dalam mengelola dana investasi haji. Hal ini menjadi perhatiannya agar ke depannya para calon jemaah haji memperoleh porsi biaya haji yang lebih kecil. 

"Ke depannya, Komisi VIII mengejar BPKH ke depannya harus lebih berani melakukan investasi-investasi yang lebih menantang supaya kemampuan BPKH bisa membantu para tamu Allah ini (dengan porsi biaya haji) sebesar 60 persen dan sisanya 40 persen dari para tamu Allah," ungkap Husni dikutip dari laman resmi DPR. 

 

Ia mengatakan, Komisi VIII mendorong BPKH ke depannya harus lebih berani melakukan investasi-investasi yang lebih menantang, supaya kemampuan BPKH bisa membantu para tamu Allah.

Husni mengungkap, sepanjang bulan November ini Komisi VIII DPR berupaya mendorong Pemerintah, melalui stakeholder terkait untuk meningkatkan porsi subsidi biaya haji. Diketahui, Pemerintah Indonesia mengusulkan porsi subsidi biaya haji sebesar 30 persen melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji di BPKH. Sedangkan, biaya yang ditanggung calon jemaah haji menjadi 70 persen. 

Baca Juga: Formasi Guru di Daerah 3 T Sepi Peminat, Pemerintah Siapkan Beasiswa sampai Insentif Naik Pangkat

Di sisi lain, Komisi VIII DPR berusaha untuk menggeser porsi tersebut menjadi 60 persen dibayarkan oleh jemaah haji dan 40 persen disubsidi dari nilai manfaat haji.

"Ini menjadi evaluasi bersama untuk haji mendatang. Untuk sekarang tetap kami akan melihat kemampuan (BPKH), yang lebih kurang baru mampu sekitar 40 persen ya yang bisa dibagikan kepada para calon jemaah," tandas politisi Fraksi Gerindra itu.