Jawaban Jokowi soal Kritik Anies Pembangunan IKN Enggak Nyambung dengan Tujuan Pemerataan

Baca Juga: Beda dari PKS, Cak Imin Bilang Begini soal IKN

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," ujar Jokowi. 

Sebelumnya Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menilai program membangun ibu kota negara baru tidak akan menghasilkan pemerataan. 

Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya, karena IKN nantinya akan menjadi sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. 

Anies menyebutkan, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Baca Juga: Alasan PKS Tolak Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Pasangan AMIN Gagas 14 Kota Jadi The New Jakarta

Anies menjelaskan jika ingin membangun kesetaraan dan pemerataan, sebaiknya diarahkan membangun seluruh kota di Indonesia, dari dari kota kecil ke kota menangah, dan dari kota menangah menjadi besar. Bukan malah membangun satu kota yang akan membuat ketimpangan baru di daerah sekitarnya. 

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ujar dia saat saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Rabu (22/11) pekan lalu.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," sambung Anies.