Pengamanan Laut jadi Opsi Pertama Antisipasi Gelombang Pengungsi Rohingya ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamanan laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut, Bakamla maupun Polri akan dimaksimalkan untuk mengantisipasi gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan, pengamanan perairan Indonesia ini menjadi salah satu upaya mengantisipasi gelombang pengungsi Rohingya yang mulai banyak datang ke Tanah Air.

Diperkirakan ada 1.400 lebih warga Rohingya yang ingin mengungsi dari Myanmar.

Mahfud menjelaskan, keterbukaan Indonesia terhadap para pengungsi Rohingya saat ini atas dasar kemanusiaan. 

Di sisi lain Indonesia juga tidak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Kita tidak tahu gelombangnya seperti apa kan. Ini gelombangnya berlanjut terus, kita akan mencari jalan. Pertama kalau bisa ndak masuk, kita cari jalan begitu. Kedua kalau sudah terlanjur masuk, masalahnya yang sudah terlanjur masuk ini kan," ujar Mahfud. 

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Cari Tempat untuk Pengungsi Rohingya, Bukan di Pulau Galang

Mahfud menambahkan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan untuk mengatasi pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur masuk di pesisir Aceh. 

Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Riau untuk mencari tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya.

Sementara Kementerian Luar Negeri akan berbicara dengan UNHCR mengenai kehidupan pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. 

Mahfud menjelaskan, sejauh ini sudah ada lokasi yang diusulkan untuk menjadi tempat penampungan Rohingya.

Namun hal itu menjadi pilihan terakhir karena Indonesia tidak terikat dengan UNHCR. 

"Yang kedua ini masalahnya, yang sudah terlanjur masuk. Ini kan sudah terlanjur masuk, ini mau diapain kan harus kemanusiaan pendekatannya," ujar Mahfud. 

Baca Juga: Indonesia Mulai Kewalahan Tampung Pengungsi Rohingya, Mahfud MD Buka Suara!

"Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat," imbuhnya Mahfud.

Opsi Pulau Galang 

Sejak pertengahan November 2023, gelombang imigran pengungsi Rohingya mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. 

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya.

Pulau Galang dulunya merupakan tempat penampungan atau kamp para pengungsi Vietnam yang merupakan korban Perang Saudara.

Baca Juga: Warga Tolak Kedatangan Rohingya Karena tidak Menghormati Peraturan Desa

Kamp tersebut yang dibangun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation High Commissioner of Refugees (UNHCR) di atas lahan seluas 80 hektare.

Kamp pengungsian ini menampung lebih dari 250.000 pengungsi sejak tahun 1979-1996.

Terkait opsi untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Mahfud menilai hal tersebut bukan menjadi pilihan dan cenderung untuk menghindari Pulau Galang kembali menjadi kamp pengungsi. 

Sebab Indonesia tidak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi di bawah UNHCR.

"Justru jangan sampai seperti Pulau Galang usulnya," ujar Mahfud.