Kompas TV nasional hukum

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Perintahkan Anak Buah Manipulasi Progres Proyek agar Anggaran Cair

Kompas.tv - 21 Desember 2023, 08:20 WIB
gubernur-maluku-utara-abdul-gani-perintahkan-anak-buah-manipulasi-progres-proyek-agar-anggaran-cair
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, Rabu (20/12/2023). (Sumber: Kompas.com/Irfan Kamil)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Deni Muliya

Adapun pagu anggaran proyek-proyek tersebut nilai mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Kemudian, Abdul Gani meminta kepada bawahannya itu untuk memanipulasi progres pekerjaan.

Baca Juga: KPK Tahan Tersangka Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan 5 Orang Lainnya, Ini Identitasnya

“Seolah-olah (progres pengerjaan proyek) telah selesai di atas 50 persen, agar anggaran dapat segera dicairkan,” ujar Alex.

Selain memerintahkan bawahannya untuk melakukan manipulasi, Abdul Gani juga berperan menentukan siapa saja pihak kontraktor yang bisa mengerjakan proyek pekerjaan tersebut.

Dalam melakukan tender, kontraktor swasta yang kemudian dimenangkan adalah Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.

Mereka dipilih karena dinyatakan sanggup memberikan uang atau fee kepada Abdul Gani Kasuba.

Uang fee tersebut kemudian diberikan melalui ajudan Abdul Gani bernama Ramadhan Ibrahim untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan dan jembatan oleh perusahaannya.

Menurut Alex, teknis penyerahan uang dari pihak swasta kepada Abdul Gani dilakukan secara tunai maupun melalui rekening penampung atas nama pihak lain ataupun pihak swasta. 

Baca Juga: Ditangkap KPK, Ini Deretan Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani yang Capai Miliaran

Atas perbuatannya, Abdul Gani Kasuba selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x