JK Nilai Pemilu 2024 Lebih Buruk dari Zaman Orde Baru, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menilai proses Pemilu 2024 merupakan yang terburuk dari Pemilu sebelumnya.

Bahkan, menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, proses Pemilu 2024 lebih buruk dari zaman orde baru. 

Dalam pengalamannya mengikuti Pemilu, baru di Pemilu 2024 dirinya melihat tekanan hingga intimidasi begitu masif dilakukan. 

JK mengakui di era Orde Baru memang ada pengarahan untuk memenangkan pihak tertentu.

Namun saat itu sistemnya yang dibuat agar bisa mengarahkan. Semisal mengerucutkan partai menjadi tiga, supaya pilihan masyarakat terbatas.

"Itu dibuat sehingga orang mengalir menuju ke situ, mengarahkan. Tapi tidak diancam, nanti dipenjarakan, nanti dituntut tidak boleh ke sini," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/1/2024). 

Baca Juga: JK Mengaku Dapat Intimidasi Usai Nyatakan Dukung Anies-Muhaimin: Orang Saya Ada yang Dipenjarakan

"Bahwa ada artinya mengarahkan ada juga, tetapi tidak seperti sekarang masif dari atas ke bawah. Ini kelihatan demokratis calonnya ada tapi diintimidasi lah di apalah, dilaksanakan tidak adil. Berpihak luar biasa," sambung JK. 

Lebih lanjut JK menilai tekanan hingga intimidasi yang muncul dalam proses Pemilu 2024 membuatnya harus turun gunung. 

Sejatinya JK tidak ingin lagi ikut terjun di Pemilu 2024, namun keadaan dan perilaku elit politik, termasuk presiden yang tentu memihak membuat dirinya terlibat dengan mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

"Ini bukan kepentingan Anies, kepentingan Muhaimin. Tapi ini jangan kita menghasilkan kepemimpinan dengan cara begini. kerena akan jelek bangsa ke depan," ujar JK. 

"Orang tidak akan menghargai kita, ada ketakutan nanti di kemudian hari. Bahayanya bisa ditiru dalam Pilkada nanti. Nanti juga memaksa-maksa pakai aparat," Imbuhnya.

Baca Juga: Todung: Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Memihak jadi Pintu Masuk untuk Pemakzulan

Ada Proses yang Salah 

Lebih jauh JK menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka maju sebagai Cawapres.

Namun proses untuk Gibran menjadi Cawapres harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. 

Jika proses pencalonan Gibran berjalan mulus tidak perlu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) memberhentikan hakim konstitusi Anwar Usman dari jabatan ketua MK. 

"Ini bukan anak presiden, di Amerika ada Bush (George Herbert Walker Bush) anaknya jadi presiden (George Walker Bush), di Singapura Lee Kuan Yew punya anak (Lee Hsien Loong). Tapi dia dengan cara-cara yang benar," ujar JK. 

Baca Juga: JK Sebut Jokowi Berubah karena Terlena Kekuasaan, Bandingkan Pemilu dengan Era Orba: 2024 Terburuk

JK mengingatkan, jika cara-cara yang tidak benar terus dilakukan, boleh jadi pemimpin yang dihasilkan juga tidak benar.

"Kalau pemimpin dihasilkan daripada proses yang jelek, proses pemaksaan, proses intimidasi, proses curang nanti menghasilkan pemimpin yang begitu juga jadinya," tutup JK.