Tom Lembong Kritik Food Estate: Kegagalan-Kegagalan yang Bersifat Konyol

JAKARTA, KOMPAS.TV - Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Tom Lembong menyebut kegagalan-kegalan yang terjadi dalam proyek lumbung pangan atau food estate bersifat konyol dan mendasar.

Pada debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres, Minggu (21/1/2024) lalu, Muhaimin atau Cak Imin mengkritik program food estate yang disebutnya justru menimbulkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan.

“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” kata Cak Imin.

Terkait masalah ini, Tom mengatakan kegagalan proyek food estate karena minimnya konsultasi dengan publik.

"Ya ini kembali lagi kepada proses dan prosedur terutama minimnya konsultasi publik, minimnya apa dialog dengan ahli, pakar dan bahkan dalam hal ini petani lokal," kata Tom dalam program Livi On Point yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/1/2024) malam.

Tom kemudian menyinggung viralnya pengakuan petani yang menyebut tanah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tidak mungkin ditanami singkong.

Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi jika ada kajian sebelum proyek dieksekusi.

Baca Juga: Blak-blakan, Ini Alasan Tom Lembong Dukung Anies Meski Sempat Jadi Menteri Jokowi

"Kajian-kajian, penelitian, yang konsumsi publik itu harus dilakukan sebelum proyek dieksekusi. Ini malah proyek dieksekusi dulu, ternyata berbenturan dengan banyak realita kemudian kan bolak-balik ngawur," ujarnya.

Lebih lanjut, Tom juga menyebut kegagalan-kegagalan yang terjadi pada proyek food estate bersifat konyol karena disebabkan kesalahan yang mendasar.

"Kegagalan-kegagalan yang kita lihat, itu sebetulnya bersifat konyol," lanjut Tom.

"Harusnya dari awal, ini sangat mendasar. Tanya saja dengan warga lokal. Kira-kira apa tanaman yang cocok untuk kondisi lahan di situ. Tapi karena ini sangat top down, bukan bottom up, akhirnya hal-hal yang sangat mendasar malah mengganjal," sebutnya.

Proyek food estate digarap di sejumlah daerah di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Selatan. 

Di wilayah Merauke, Papua, pemerintah berencana akan mengembangkan 37.000 hektare lahan menjadi sawah untuk ditanami padi.

Merauke yang merupakan hamparan tanah datar dinilai sangat potensial sebagai lahan yang bisa ditanami padi. 

Baca Juga: Disebut Gibran Bikin Contekan untuk Cak Imin, Begini Jawaban Tom Lembong

Namun menurut Rektor IPB University Arif Satria, menanam padi bukan kultur masyarakat Merauke sehingga proyek ini diperkirakan tidak akan berjalan maksimal.

"Masalahnya, siapa yang akan memproduksi karena kultur masyarakat sana itu belum terbiasa menanam padi seperti itu, perlu proses," ucap Arif dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) di Jakarta, Rabu (24/1/2024), dikutip dari Kompas.id.

"Kita harus jernih dan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah pangan ini. Kalau masalah pangan terus dipolitisasi, kita akan selesai.”

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga menilai proyek food estate sarat kepentingan politik dan merusak lingkungan serta menimbulkan konflik agraria. 

Proyek food estate di Gunung Mas menjadi contoh nyata kompleksitas masalah dalam proyek ini. 

Singkong yang ditanam di lahan gambut akhirnya gagal panen dan kemudian diganti dengan tanaman jagung di dalam polybag. Padahal, anggaran yang disiapkan melalui Kementerian Pertahanan semakin besar. 

Presiden Joko Widodo dilaporkan menyiapkan Rp108,8 triliun pada 2024 untuk program ketahanan pangan, salah satunya food estate. 

Selain itu, disinyalir ada pula konflik kepentingan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek ini karena PT Agro Industri Nasional yang mengelola food estate di Kalimantan Tengah merupakan perusahaan binaan Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Muhaimin Kritik Food Estate: Tanam Jagung di Polybag Bisa di Jakarta