Jelang Debat Terakhir, Save The Children Imbau Capres Fokus ke Upaya Bangun Resiliensi Anak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon presiden (capres) terakhir yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, besok Minggu (4/2/2024).

Debat capres terakhir ini mengusung tema Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM dan Inklusi, dengan sub tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.

Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia, Tata Sudrajat, mengatakan bahwa tema debat capres terakhir ini sangat relevan dengan permasalahan anak.

Baca Juga: Debat Kelima Capres Besok Akan Jadi Laga Pamungkas 3 Capres 2024

Sayangnya, kata Tata, isu anak acapkali diabaikan dalam konstelasi politik. Padahal, jumlah pemilih anak (17 tahun atau dengan kategori tertentu) berada di angka 6.000-an dan pemilih pemula yang masuk kategori orang muda mencapai 31,23 persen.

Menurutnya, capres harus melibatkan pemilih usia anak, bukan hanya di masa kampanye saja, tetapi juga ketika nanti sudah terpilih demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Apabila isu anak terus diabaikan, maka bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Pasalnya, anak-anak akan menjadi aktor utama pembangunan Indonesia. 

Tata menjelaskan bahwa pembangunan dalam periode lima tahun ke depan menjadi pembangunan yang strategis sebagai bagian dari tahap awal pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045.

Pembangunan perlindungan dan kesejahteraan anak pada periode 2025-2029 juga akan sangat berat karena adanya dua tantangan utama. Pertama, tantangan seperti stunting, kematian anak, kekerasan pada anak, perkawinan anak, pekerja anak, dan juga dampak dari COVID-19 seperti munculnya kembali polio dan campak. 

Kedua, disrupsi global seperti krisis iklim dan kemajuan teknologi informasi mulai berdampak pada anak seperti kesehatan anak, kesehatan mental anak, dan kekerasan dalam ranah daring.

“Kedua tantangan tersebut mengancam kesejahteraan anak dan berpotensi menimbulkan masalah perlindungan anak,” kata Tata dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/2/2024).