Soal Kapolri Disebut Perintahkan Binmas untuk Menangkan Paslon 02, Ini Kata Kabaharkam Fadil Imran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran buka suara soal video viral yang menampilkan politikus PDI Perjuangan atau PDIP Henry Yosodiningrat yang mempertanyakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Diketahui, dalam sebuah acara Mimbar Keprihatinan Bangsa dan Seruan Kebangsaan Purnawirawan TNI-Polri di Jakarta yang digelar pada 9 Februari 2024, Henry mengungkap dugaan Kapolri memerintahkan Dirbinmas.

Adapun perintah Kapolri tersebut antara lain, pertama, kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. Kedua, door to door system oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.

Baca Juga: Pengamat : Kapolri Langgar Komitmen Netralitas dan Etika, Polri Bukan Humas Pemerintah

Ketiga, kerahkan para dai kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk pasangan calon atau paslon 02 dalam tempo dua minggu ke depan.

Keempat, mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat ponsel baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet.

Terakhir, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah.

Terkait hal tersebut, Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Henry Yosodiningrat merupakan bagian dari kritik dan masukan dari masyarakat untuk kebaikan institusi.

"Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada Polri dari seluruh lapisan masyarakat, kami Polri tidak anti-kritik dengan segala masukan tersebut," kata Fadil usai bertemu Henry Yosodinigrat di Gedung Bakarham Polri, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Baca Juga: Sederet Pesan Jokowi Jelang Pemilu 2024: Ajak Gunakan Hak Pilih-Minta ASN, TNI/Polri, BIN Netral

Fadil menyebut, apa yang disampaikan oleh Henry tersebut menjadi bahan evaluasi untuk institusi Polri yang tidak anti-kritik, sesuai harapan masyarakat.

"Tentunya masukan ini jadi bahan evaluasi untuk institusi yang modern agar sesuai harapan masyarakat," ucap Fadil.

Dalam kesempatan tersebut, Fadil pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks.

Yang terpenting, lanjut dia, menjelang masa pemilihan ini yang penting harus dijaga persatuan dan kesatuan.

"Saya kira sepakat semua dengan beliau (Henry) untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Fadil.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga menegaskan netralitas Polri sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Polri Bantah Isu Ketidaknetralan Kapolri Listyo Sigit di Pemilu 2024: Hoaks

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang memberikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia," kata Fadil.

Sementara itu, Henry Yosodiningrat mengatakan kedatangannya ke Mabes Polri merupakan inisiatif peribadi untuk meminta klarifikasi mengenai informasi yang diterimanya tentang instruksi khusus Kapolri kepada jajarannya terkait Pemilu 2024.

Henry mengaku instruksi Kapolri tanpa surat telegram resmi itu didapatkannya dari pesan WhatsApp yang sudah tersebar.

Namun, saat isi pesan itu dibacakan dalam acara Mimbar Keprihatinan Bangsa dan Seruan Kebangsaan Purnawirawan TNI-Polri di Jakarta, ia mengaku belum mengonfirmasinya ke jenderal Listyo Sigit secara langsung.

"Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statment tanggal 9 Februari yang sempat viral, saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada direktur binmas di seluruh Polda," tutur Henry.

Baca Juga: Dikritik Sujiwo Tejo, Kapolri: Lampu Rotator Mobil Dinas Polisi Wajib Dipasang Kaca Film 20 Persen