Kompas TV nasional rumah pemilu

TPN Ganjar-Mahfud: Gonjang-ganjing Sirekap Tidak Perlu Terjadi jika Bawaslu Cepat Tanggap

Kompas.tv - 17 Februari 2024, 06:15 WIB
tpn-ganjar-mahfud-gonjang-ganjing-sirekap-tidak-perlu-terjadi-jika-bawaslu-cepat-tanggap
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis saat ditemui di Djakarta Theater, 30 Desember 2023. (Sumber: Irfan Kamil/Kompas.com)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyayangkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang cenderung pasif melakukan investigasi dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. 

Deputi TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, selama ini dugaan terkait pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 sudah banyak beredar, terlebih di media sosial. 

Menurutnya, Bawaslu sebagai pengawas pemilu, punya kewajiban untuk mengverifikasi dugaan-dugaan pelanggaran pemilu.

Salah satunya mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap). Dalam pemberitaan di media, banyak sekali yang mengindikasikan kecurangan-kecurangan yang menggerus integritas Pemilu. 

Menurutnya, data Sirekap cenderung menguntungkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Timnas AMIN dan TPN Ganjar Mahfud Ungkap 'Dirty Vote' di Pulau Jawa Terjadi di Pilpres 2024

"Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan. Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jujur adil," ujar Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Todung menambahkan, jika hal ini dibiarkan, pastinya akan merusak integritas Pemilu 2024. Terlebih, banyak laporan yang dilayangkan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. 

"Kalau Bawaslu cepat tanggap, gonjang-ganjing Sirekap ini tidak perlu terjadi. Tapi apa yang kami laporkan ke Bawaslu itu tidak ditanggapi sama sekali," ujar Todung. 

Lebih lanjut, Todung juga meminta DPR ikut berperan mengawal Pemilu 2024 jujur dan adil.

Menurutnya, bisa saja DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk meminta klarifikasi terkait persoalan yang muncul di masyarakat terkait dugaan pelanggaran ataupun kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Prabowo Ajak Semua Pihak Berkoalisi, Begini Respons Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x