Golkar Sebut Usulan Hak Angket DPR karena Ada yang Emosi Akibat Kalah Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut, tak ada urusan yang mendesak sehingga DPR harus menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Menurut dia, pihak yang mengusulkan hak angket karena dia emosi tak terima kalah dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Bakal Gulirkan Hak Angket: Ini Langkah Penting untuk Mengungkap Kecurangan Pemilu

"Tidak ada alasan yang mendesak akan hak angket ini, kecuali emosi sesaat akibat kekalahan pemilu ya," ujar Dave Laksono, Kamis (22/2/2024). 

Ia meyakini jalannya Pemilu 2024 sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena berjalan dengan adil dan bersih.

"Pemilu telah berjalan dengan baik, kami bersyukur bahwa Golkar mendapatkan lonjakan suara yang cukup baik. Ini membuktikan kepercayaan masyarakat kepada kader dan partai Golkar semakin meningkat."

"Proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang telah kita semua sepakati dalam PKPU. Kebebasan rakyat dalam memilih tidak ada belenggu yang menahan. Jadi kurang paham juga saya apa yang menjadi alasan untuk menggulirkan hak angket," katanya.

Selain itu, kata dia, usulan hak angket itu juga tak diatur dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. 

"Proses perhitungan juga belum rampung dan kita kan memiliki wadah seperti MK untuk dapat mengajukan gugatan," katanya. 

Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan kepada berbagai pihak untuk tidak perlu takut menggunakan hak angket untuk menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai bertemu dengan relawan, Jumat (23/2/2024).

“Saya sebenarnya simpel saja. (Hak) angket itu sebenarnya cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya (seperti) hari ini, kan ada cerita Sirekap, kan ada server di Singapura, sementara KPU mengatakan 'enggak kok, di tempat kita'. Lho ini satu mengatakan IT-nya saja ada, masih saja dibantah,” kata Ganjar.

Baca Juga: Ganjar Respons Pernyataan Jimly soal Hak Angket: Kami Tidak Pernah Menggertak

“Kedua, bagaimana cerita di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan dan pengawasan konstitusi dari DPR, untuk membuat penyelidikan, itu sudah paling bagus, paling fair. Jadi tidak perlu takut, ini biasa saja, kok, dan pernah terjadi di sejarah Indonesia," katanya.