Kompas TV nasional politik

Airlangga Pastikan Golkar Tak Buat Skenario untuk Rebut Kursi Ketua DPR

Kompas.tv - 11 Maret 2024, 10:30 WIB
airlangga-pastikan-golkar-tak-buat-skenario-untuk-rebut-kursi-ketua-dpr
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang juga Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di Istora Senaya, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan partainya tak berencana membuat skenario untuk merebut kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. 

Ia mengatakan, pihaknya akan mengikuti mekasnisme yang berlaku dalam penentuan kursi nomor satu di parlemen. 

Posisi ketua DPR RI akan mengacu kepada Undang Undang (UU) MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) atau UU MD3.

Baca Juga: Gerindra Sebut Kursi Ketua DPR Tetap Mengacu ke UU MD3, Tak Perlu Ada Revisi

Berdasarkan UU MD3 No 2 tahun 2018, kursi Ketua DPR diberikan kepada partai politik dengan raihan suara terbanyak. Sementara itu, empat wakil pimpinan DPR menjadi jatah parpol pemenang pemilu sesuai dengan urutan.

"Partai Golkar tidak pernah merebut. Kita ikut mekanisme yang ada. Dan tidak ada skenario itu," kata Airlangga kepada wartawan, Minggu (10/3/2024). 

Ia menyebut, partainya akan menentukan sikap terkait sosok yang akan menjabat pimpinan DPR setelah resmi dilantik para kader partai berlambang pohon beringin itu pada 1 Oktober 2024. 

"Masalah DPR Nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya 1 Oktober nanti," katanya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, posisi ketua DPR RI akan tetap mengacu kepada UU MD3.  

"UU MD3 menegaskan bahwa ketua DPR dijabat oleh partai politik peserta pemilu yang diikuti oleh jenjang berdasarkan urut kacang. Kan gitu. Ya sudah itu aja diikuti," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/3/2024). 

Menurut dia, tak perlu ada revisi UU MD3 untuk mengubah ketentuan pengisian pimpinan parlemen.

“Sampai hari ini Gerindra tidak mewacanakan untuk mengubah UU MD3 lewat tatib apapun yang menyangkut hal itu,” kata Muzani. 

Muzani menyatakan, revisi UU MD3 belum dibutuhkan, mengingat situasi politik saat masih masih belum memungkinan. Ia berharap politik di Tanah Air tetap stabil. 

“Untuk apa, untuk menimbulkan stabilitas politik supaya kita tenang. Kita tetap guyub,” ujarnya. 

Baca Juga: Jawaban Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Persaingan Kursi Ketua DPR

Ia mengajak berbagai pihak agar fokus melayani rakyat setelah gelaran pesta demokrasi terlaksana.


"Bagaimana pun pemilu yang kemarin sudah berlangsung juga dengan riuh rendah sehingga ketika kita sudah sama-sama selesai, terpilih, ya kita harus sama-sama bareng untuk memperjuangkan rakyat bangsa Indonesia," ujarnya.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x