Apakah PKS Nanti Tetap Jadi Oposisi jika di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Begini Analisisnya

Menjadi oposisi selama hampir 10 tahun, kata dia, cukup melelahkan. Partai tidak dapat program dan kebijakan dari pemerintah. 

Selain itu, banyak program kepala daerah dari PKS yang tidak bisa mendapat anggaran pusat karena dianggap oposisi, salah satunya adalah Depok.

“Saya pikir PKS akan rasional, kalau 10 tahun oposisi tidak maksimal membantu rakyat, saya pikir di dalam pemerintah pun tidak membawa kesialan, justru membawa kebaikan. PKS tidak ada kendala dengan Prabowo, telah membersamai dua kali pemilu, dan ini tidak membuat chemistry mereka sulit untuk bersatu," ujarnya. 

"Berbeda dengan PDIP. Dengan Gerindra pun setahu saya tidak ada kendala dalam membangun koalisi," katanya. 

Pangi mengatakan, tidak ada partai yang bisa menjadi oposisi selama 15 tahun. 

Namun, jika PKS mengambil jalan 15 tahun sebagai oposisi, hal tersebut harus diapresiasi.

“Saya pikir PKS lebih mempertimbangkan kebermanfaatan dan kemudhoratannya. Masyarakat masih berharap ada oposisi,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Bandung, Muhammad Fuady mengatakan, koalisi dengan pemerintah itu mungkin saja terjadi.

Tapi, persoalannya apakah konsituen PKS dapat menerima jika partai pilihannya memilih untuk berkoalisi dibanding menjadi oposisi.

“PKS adalah salah satu partai yang memiliki tingkat pragmatisme rendah. Partai ini relatif konsisten, berbasis ideologi keagamaan, baik di level elite maupun konstituennya," katanya.

Baca Juga: PKS: Kalau Satu Negara Tidak Ada Oposisi, Nggak Malu Apa Kita di Mata Dunia?

"Pilihan menjadi oposisi juga sudah dilakukan sejak lama. Keputusan politik PKS biasanya memiliki resonansi yang sama dengan pemilih, artinya suara partai selaras dengan publiknya," imbuhnya.