Bobby Nasution Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jokowi Harus Jujur, Meski Menantu Kesayangan Ikut

JAKARTA, KOMPAS TV - DPP PDI Perjuangan atau PDI-P mengimbau kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak cawe-cawe dalam gelaran Pilkada Serentak 2024.  

Hal ini menanggapi rencana menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang akan maju dalam gelaran Pilkada Sumatera Utara (Sumut). 

“Jadi apa saja yang dilakukan? Boleh tidak? Boleh, presiden boleh kemana saja untuk melayani rakyatnya, tapi presiden juga harus adil dan harus jujur, kalau memang bersaing meskipun itu menantunya, menantu kesayangan misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur dan fair,” kata Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dalam Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Kamis (9/5/2024).

Baca Juga: Persaingan Edy Rahmayadi VS Bobby Nasution Jelang Pilkada Sumatera Utara Memanas!

Menurut dia, sebagai seorang Kepala Negara, seharusnya menunjukkan sikap teladan yang baik kepada masyarakat agar bisa menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia. 

"Dan saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik, pengalaman pemilu yang kemarin, Februari kemarin, itu pengalaman terburuk, karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk, banyak pengamat mengatakan seperti itu dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan," ujarnya. 

Ia menilai indikasi cawe-cawe Presiden Jokowi untuk memenangkan Bobby terlihat dengan yang bersangkutan kerap mengunjungi Sumut belakangan ini. 

“Indikasi itu sudah mulai keliatan ini, contoh coba dihitung, sudah berapa kali Pak Jokowi ke Sumut, keliling Sumut,” ujarnya.

Djarot meminta peristiwa dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 tak terulang kembali. Misalnya, dengan tercermin dalam putusan pelanggaran etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian pelanggaran etik pimpinan KPU hingga putusan dissenting opinion di MK.

Baca Juga: Prabowo Kantongi Nama Kader untuk Pilkada DKI Jakarta, Sufmi Dasco: Ada 2 Opsi

“Ini adalah sejarah perpolitikan di Indonesia, Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran, pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilu, baru kali ini."

“Oleh sebab itu, rakyat semua melihat, jangan sampai terjadi lagi pada saat pilkada Dimana pun juga, bukan hanya di Sumatera Utara.” kata Djarot.