Kode Megawati Soal Sikap di Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pejuang Demokrasi hingga "Gua Mainin Dulu"

"Aku sambil sarapan gitu kan (baca berita), aku bilang, haha, enak saja. Gue mainin dulu dong," ujar Megawati sembari tersenyum lebar dan diiringi tepuk tangan dari seluruh kader PDI-P. 

Baca Juga: Kelakar Megawati saat Sapa Mensos Risma di Rakernas PDIP: Menteri Sosial yang Cengeng

"Setuju enggak?," tanya Megawati dijawab setuju oleh kader peserta Rakernas.

Adapun Rakernas PDI-P ini mengahasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya menyoroti Pemilu 2024, penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan.  

Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Kode Megawati Ganti Posisi Jadi Ketum PDIP, Puan: Insyaallah

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances).

Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan.

Kemudian Rakernas V Partai mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga: 17 Poin Rekomendasi Rakernas V PDIP, Termasuk soal Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Selanjutnya Rakernas V menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.