Kode Megawati Soal Sikap di Pemerintahan Prabowo-Gibran: Pejuang Demokrasi hingga "Gua Mainin Dulu"

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sedikit banyak mengeluarkan kode atau bahasa implisit terkait kebijakan PDI-P dalam menentukan sikap di pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka ke depan. 

Meski tidak secara langsung dinyatakan, Megawati menegaskan PDI-P merupakan partai pejuang demokrasi. Hal itu terus tertanam di setiap kader dan perjuangan PDI-P di politik. 

Megawati juga meyakini masyarakat sudah memahami, PDI-P adalah pejuang demokrasi dan akan selalu berjuang bersama rakyat.

Hal ini menjadi arah kebijakan PDI-P dalam menentukan sikap di pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka ke depan. 

Megawati menyatakan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan yang akan datang merupakan sebuah hal bersifat strategis dan selama ini diputuskan dalam kongres partai.

Baca Juga: Begini Kata Megawati soal Sikap Politik PDIP di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Namun masyarakat sebenarnya sudah memahami Asam deoksiribonukleat atau DNA PDI-P adalah pejuang demokrasi. 

"Karakter pejuang ditandai oleh api perjuangan yang selalu menyala tak kunjung padam meski di tengah tekanan dan kepungan," ujar Megawati saat menutup rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDI-P, Minggu (26/5/2024).

Lebih lanjut Megawati menyatakan konsistensi PDI-P dalam membela rakyat, tak perlu dimungkiri. Semisal menyuarkan dengan lantang ketika impor pangan dilakukan.

Selain sifat dasar PDI-P sebagai pejuang demokrasi, Presiden ke-5 RI ini juga menjelaskan partai yang dipimpinnya punya landasan sebelum memutuskan sikap politik, yakni membawa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri. 

"Itulah landasan pilihan sikap politik kita. Jadikan PDI-P sebagai pembela rakyat sejati. Tidak perlu takut, ketika kita berjuangan demi kebenaran sebab, ketakutan hanyalah ilusi dan kita adalah manusia merdeka," ujar Megawati. 

Baca Juga: Soal Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Megawati: Enak Saja, Gue Mainin Dulu Dong

Lebih lanjut Megawati tidak mau langsung menyakan sikap partai di pemerintahan selanjutnya dalam Rakernas PDI-P ke-V ini. 

"Nah ini kan juga, sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan. Gitu kan?" ujar Megawati. 

"Lha iya, enak wae. Belum menit ini saya ngomong. Hihi," sambung Megawati. 

Menurut Megawati, dibutuhkan itungan politik untuk memutuskan sikap strategis partai tersebut. 

"Aku sambil sarapan gitu kan (baca berita), aku bilang, haha, enak saja. Gue mainin dulu dong," ujar Megawati sembari tersenyum lebar dan diiringi tepuk tangan dari seluruh kader PDI-P. 

Baca Juga: Kelakar Megawati saat Sapa Mensos Risma di Rakernas PDIP: Menteri Sosial yang Cengeng

"Setuju enggak?," tanya Megawati dijawab setuju oleh kader peserta Rakernas.

Adapun Rakernas PDI-P ini mengahasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya menyoroti Pemilu 2024, penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan.  

Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Kode Megawati Ganti Posisi Jadi Ketum PDIP, Puan: Insyaallah

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances).

Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan.

Kemudian Rakernas V Partai mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga: 17 Poin Rekomendasi Rakernas V PDIP, Termasuk soal Sikap Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Selanjutnya Rakernas V menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.