Setelah Berdiskusi, Mendagri dan Mendikdasmen Bakal Bertemu Kepala Daerah Dukung Bahas SPMB 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bakal menggelar pertemuan dengan kepala daerah untuk mendukung penguatan pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, akan dibahas juga sistem penerimaan murid baru (SPMB), perbaikan sarana dan prasarana sekolah, guru, dan sekolah swasta.

Demikian Tito Karnavian dalam keterangannya usai berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

“Nanti kami akan melaksanakan zoom meeting berdua [bersama Mendikdasmen] dengan semua yang ada stakeholder di wilayah,” kata Tito.

Tito menyampaikan, koordinasi Kemendagri dengan Kemendikdasmen penting karena soal pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).

Atas dasar itu, kata Tito, kebijakan seperti SPMB perlu dipahami oleh pemda selaku pelaksana kebijakan.

Baca Juga: Pakar Pendidikan: Pemerintah Harus Libatkan Sekolah Swasta sebagai Bagian Peningkatan Mutu SPMB

“Kami juga akan membantu untuk memonitor, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Menteri (Mendikdasmen),” ujarnya.

Dalam keterangannya, Tito juga merespons perihal dukungan pemda terhadap sekolah swasta.

Menurutnya, Kemendagri akan melihat daerah mana saja yang telah memberikan hibah atau bantuan sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Nantinya, kata Tito, Kemendagri akan memublikasikan kepada publik daerah mana saja yang telah menyalurkan bantuan dan daerah yang tidak menyalurkan padahal memiliki kemampuan fiskal.

“Sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya (terkait) perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang (sekolah) negeri, tapi juga yang swasta,” ujar Tito.

Terpisah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan peraturan tentang SPMB yang akan diterapkan pada 2025.

Menurut Abdul Mu’ti, secara substansi SPMB sudah disetujui oleh Presiden serta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dari Pemda.

Baca Juga: Walhi Dorong Menteri ATR Pidanakan 6 Pegawai yang Dicopot terkait Pagar Laut: Ini Persoalan Besar

“Khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta,” ujar Abdul.

Oleh karena itu, Abdul Mu’ti menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang berkomitmen mendukung sosialisasi dan pelaksanaan teknis kebijakan tersebut kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).