Kompas TV nasional peristiwa

6 Fakta Demonstrasi Mahasiswa "Indonesia Gelap", Kritisi Efisiensi dan Pengangkatan Stafsus Menhan

Kompas.tv - 17 Februari 2025, 22:49 WIB
6-fakta-demonstrasi-mahasiswa-indonesia-gelap-kritisi-efisiensi-dan-pengangkatan-stafsus-menhan
Aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). (Sumber: KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.

Salah satunya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Koordinator Aksi BEM UI Muhammad Rafid Naufal Abrar menyebut, sasaran utama pihaknya melakukan aksi unjuk rasa adalah Istana Negara. 

Baca Juga: Respons Demo Mahasiswa, Istana: Anggaran KIP dan Beasiswa Tak Boleh Dikurangi

Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Berikut fakta-fakta aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini, Senin (17/2/2025):

1. Massa membubarkan diri pukul 20.25 WIB

Massa telah membubarkan diri sejak pukul 20.25 WIB. Saat ini lalu lintas kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat telah kembali normal, setelah ditutup sejak pukul 13.00 WIB.

2. Ada 13 Tuntutan yang Ditujukan ke Pemerintah

Elemen mahasiswa membawa 13 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berjanji akan melakukan demonstrasi secara terus-menerus bila tuntutan mereka tak dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan-tuntutan itu di antaranya pendidikan gratis, evaluasi menyeluruh program makanan bergizi gratis, dan reformasi Kepolisian RI.

3. Mengkritisi Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan

Koordinator Pusat BEM SI Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pengertian efisiensi tidak sejalan dengan realitas yang diterapkan pemerintah, serta mengabaikan kepentingan masyarakat.




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x