Warga Tuding Kepala Desa Kohod Jadi Mandor Utama Pembangunan Pagar Laut Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.TV – Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menuding Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, sebagai mandor utama dalam proyek pembangunan pagar laut yang kini tengah menjadi polemik.

Pengacara warga, Henri Kusuma, meminta Bareskrim Polri menyelidiki sumber pendanaan proyek tersebut, yang dinilai tidak mungkin berasal dari dana pribadi Arsin.

“Kalau masalah pemasangan pagar laut itu, ya, data dan fakta yang kami peroleh menunjukkan bahwa mandor utamanya adalah Arsin, itu sejak 2021,” kata Henri Kusuma di Kohod, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Baca Juga: Aksi Warga Kohod Ramai-Ramai Cukur Gundul usai Kades Arsin Ditahan

Henri mengatakan, berdasarkan taksiran pihaknya, biaya pembangunan pagar laut itu diperkirakan mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. 

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan denda yang dibebankan kepada Arsin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni sebesar Rp48 miliar. Ia pun meyakini bahwa Arsin tidak mungkin membiayai proyek tersebut seorang diri.

“Sangat tidak mungkin menurut saya. Nah, oleh karena itu, ya, itu ranah penyidik Bareskrim, dari mana biaya-biaya itu,” kata Henri.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya mengungkapkan bahwa Arsin dan seorang lainnya, T, merupakan pihak yang membangun pagar laut di Tangerang.

Bahkan, keduanya telah mengakui kesalahan dan menyatakan kesediaan mereka untuk membayar denda yang telah ditetapkan.

“Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Trenggono dalam rapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat pernyataan dari Arsin dan T yang menyatakan kesiapan mereka untuk membayar denda tersebut.

Anggota DPR Tidak Puas dengan Penjelasan KKP

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai Trenggono seolah menutup-nutupi sosok di balik proyek pembangunan pagar laut tersebut. Ia pun mengaku tidak puas dengan penjelasan yang diberikan oleh Menteri KP.

“Saya sebagai anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban Menteri. Menteri terkesan masih menutup-nutupi. Ada apa?” kata Firman usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.