A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$iframe

Filename: libraries/Article_lib.php

Line Number: 225

Backtrace:

File: /var/www/html/frontend-v2/application/libraries/Article_lib.php
Line: 225
Function: _error_handler

File: /var/www/html/frontend-v2/application/controllers/Read.php
Line: 108
Function: gen_content_article

File: /var/www/html/frontend-v2/index.php
Line: 314
Function: require_once

Kemenkeu Diminta Segera Cairkan Dana Bagi Hasil untuk DKI Jakarta Tanggulangi Terdampak Covid-19

Kompas TV nasional berita kompas tv

Kemenkeu Diminta Segera Cairkan Dana Bagi Hasil untuk DKI Jakarta Tanggulangi Terdampak Covid-19

Kompas.tv - 11 Mei 2020, 19:56 WIB
kemenkeu-diminta-segera-cairkan-dana-bagi-hasil-untuk-dki-jakarta-tanggulangi-terdampak-covid-19
Ilustrasi pembagian bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak wabah pandemi Covid-19 (Sumber: Tribunnews.com)
Penulis : Deni Muliya

Jika Kemenkeu segera membayar DBH ke DKI, dana itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar). 

Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya. 

Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut. 

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat. 

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI. 

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI. 

Baca Juga: Protes Bansos di Sikka NTT: Warga Tak Dapat, Kades Malah Terdaftar

Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku, sehari sebelumnya mengatakan sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyaluran bansos. 

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik, cocok-cocokkan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu. 

Namun, saat menanggapi Sri Mulyani, Anies menyebutkan, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk penanganan Covid-19. 

Anggaran ini dimasukkan dalam pos BTT dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. 

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis malam.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x