Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 2021 Dengan Sekjen, Ini Prioritas Kakanwil Kemenkumham Sulsel

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto bersama Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin dan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida ikuti Pembukaan Finalisasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara Virtual yang dibuka oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto, Kamis (03/12/2020). 

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pengukuhan secara simbolis kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM atas Pencapaian Maturitas Level 3 Proaktif dan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekjen, Bambang Rantam Sariwanto dengan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Asad Suryo dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pengadaan Barjas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Asad Suryo mengatakan saat ini banyak permasalahan pada tahapan pemilihan maupun pelaksanaan kontrak. “Sebetulnya akar permasalahannya adalah pada perencanaan yang kurang baik. Jadi kalau perencanaannya matang dan sejak awal, saya yakin 50 persen persoalan itu sudah bisa diatasi,” Ujar Robin.
 
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan maturitas level 3 proaktif ini jangan hanya dijadikan seremonial, tapi harus diwujudkan secara nyata. Sudah saatnya kita melakukan perubahan yang fundamental dalam proses PBJ. “Bukan hanya cepat, transparan, dan akuntabel, melainkan mampu meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” Kata Bambang.
 
Bambang juga meminta agar terus lakukan percepatan, terobosan, dan membangun transformasi sistem pengadaan yang realtime, dan 100 persen e-procurement,” Lanjut Bambang.

Mewakili Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Herda Helmi Jaya, mengatakan Pencapaian level ini terlihat secara formalitas pada sisi administratifnya. Namun yang paling penting adalah bagaimana nanti rekan-rekan berkolaborasi yang berkelanjutan,” Kata Helmi.

Helmi menjelaskan ada 100 sasaran UKPBJ instansi pemerintah yang memenuhi tingkat kematangan proaktif. 12 ada di kementerian/lembaga (K/L), dan sisanya adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.


#KPK
#RUP
#kanwilkumham