Usai Kericuhan di Wadas, Gubernur Ganjar Siapkan Evaluasi Serius dengan Komnas HAM

Lebih jauh, Beka mengatakan, soal sikap dan posisi Komnas HAM terkait peristiwa kericuhan kemarin kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Pertama, soal evaluasi tentang pendekatan keamanan sehingga tidak sampai ada peristiwa ketiga.

Pasalnya, kericuhan yang terjadi pada Selasa (8/2/2022) lalu adalah peristiwa kedua setelah sebelumnya hal serupa terjadi pada sekitar April 2021.

Kedua, pihaknya meminta untuk segera menarik pasukan dari Wadas. “Ini penting karena akan membangun suasan guyub tadi, kemudian memulihkan trauma warga, serta menyiapkan bagaimana kedepan,” tutur Beka.

Ketiga, Komnas HAM juga meminta kepada Gubernur Ganjar untuk menyiapkan alternatif-alternatif  solusi dalam dialog yang nanti akan difasilitasi oleh Komnas HAM.

Solusi tersebut baik dari soal teknik penambangan, soal izin, soal informasi yang harus disampikan kepada masyarakat, termasuk juga metode sosialisasi .

“Ini penting karena warga harus diperkuat posisinya sehingga tidak hanya sekadar objek saja tetapi juga harus dalam posisi yang setara dan tidak dalam tekanan ketika dialog dengan gubernur, BBWS, dan pihak-pihak lainnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, diungkapkannya, Komnas HAM dalam hal ini akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen dari Gubernur Ganjar juga dari pihak Kepolisian.

“Saatnya juga memulihkan trauma terutama bagi perempuan dan anak-anak,” tutup Beka.

Baca Juga: Ganjar Pranowo akan Temui Warga Kontra Tambang di Desa Wadas