Menteri PUPR Tanggapi Pembubaran People s Water Forum di Bali

BALI, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, buka suara terkait pembubaran kegiatan diskusi aktivis lingkungan, People’s Water Forum (PWF), yang diadakan bersamaan dengan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. 

PWF digelar pada 20-23 Mei 2024, sementara WWF berlangsung dari 18-25 Mei 2024.

Basuki pun merespons dengan menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan penyelenggara PWF. 

“Nanti kalau ada aspirasi akan saya tanya, saya datangi, saya akan undang juga. Semua boleh kok ngomong apa saja,” kata Ketua Harian Panitia Nasional WWF-10 di Bali International Convention Centre, Jumat (24/5/2024) malam, dikutip dari Tribunnews.

Menurut Basuki, pihak imigrasi sempat menghubunginya mengenai kehadiran peserta PWF dari luar negeri. 

Setelah berdiskusi dengan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan aparat terkait, diputuskan bahwa peserta PWF dari luar negeri diizinkan masuk ke Bali dengan pengawasan yang ditingkatkan.

“Kemudian keputusannya let them masuk Indonesia. Kita agak awasi. Biasanya mereka memprovokasi. Demo-demo di Indonesia kan biasa selama ga mengganggu kita,” ujarnya.

Basuki menegaskan bahwa kegiatan tidak akan dilarang selama tidak mengganggu ketertiban umum.

Sebelumnya, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menolak pelaksanaan PWF karena dianggap tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing. 

Koordinator Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi, menyatakan bahwa kegiatan PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang mengganggu kedamaian di Bali. 

Baca Juga: Kritik Pelaksanaan World Water Forum, Handphone Panitia PWF Diretas: Intimidasi

“Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali,” ungkap Gus Yadi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/5).

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali. Mereka meminta pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap PWF ini. 

“Pemerintah harus berpihak kepada suara-suara masyarakat Bali dan menahan diri dari menerima agenda asing yang tidak sesuai dengan kepentingan lokal,” ujarnya.

Di sisi lain, Forum Pro-Demokrasi (Prodem) Bali sebagai penyelenggara PWF mengkritik tindakan kelompok ormas yang membubarkan acara secara paksa. 

Sekretaris Prodem Bali, Roberto Hutabarat, menjelaskan bahwa PWF adalah forum masyarakat sipil yang bertujuan untuk mengkritisi privatisasi air dan mendukung pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

“Kelompok Ormas PGN dalam melakukan pembubaran menggunakan cara-cara yang memaksa, mengintimidasi serta melanggar hukum,” jelas Robert.

Menurut Roberto, kelompok ormas tersebut melakukan perampasan banner, baliho, dan atribut acara secara paksa, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap beberapa peserta forum. 

Prodem mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap kegiatan PWF. 

Mereka juga meminta negara untuk menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan. 

Baca Juga: Kegiatan PWF dapat Intimidasi, Panitia: Ini Pembungkaman Ekspresi bagi Perjuangan Kedaulatan Air