Kemenag akan Coret Penyedia Katering Haji yang Tak Pakai Produk Indonesia di Musim Haji 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama mengharuskan penggunaan produk Indonesia dalam penyediaan katering jemaah haji. Hal itu sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan produk Indonesia dalam penyelenggaraan haji. 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, biaya haji sangat besar, mencapai Rp19 triliun di setiap musim. Salah satu kebutuhan yang sangat besar adalah dalam penyediaan katering jemaah haji, sekitar Rp2 triliun.

Karenanya, perlu dilakukan kontrak kerja sama yang setara dan saling menguntungkan.

"Dapur penyedia katering kita dorong untuk menggunakan sebanyak mungkin produk Indonesia. Coret dapur yang tidak mau menggunakan produk Indonesia," kata Hilman dalan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M di Bandung, Kamis (7/9/2023).

Baca Juga: Evaluasi Ibadah Haji 2023, Menag Usul Masa Tinggal Jemaah Diperpendek jadi 35 Hari

"Dapur yang sudah bagus, cek dan perpanjang. Dapur yang tidak kooperatif, tidak mau beli produk kita, coret saja," tambahnya. 

Hilman menyampaikan, mengoptimalkan penggunaan produk Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji harus terus diperjuangkan. Secara bertahap, hal itu sudah mulai dilakukan dan harus terus ditingkatkan.

"Kita punya kepentingan memperjuangkan penggunaan produk Indonesia. Jadi kita harus berjuang. Toh, yang diuntungkan adalah masyarakat Indonesia," ujar Hilman dikutip dari keterangan tertulisnya. 

Selama menjalankan ibadah haji, jemaah Indonesia mendapat layanan katering. Tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan sekitar 5.480.625 boks katering kepada jemaah haji Indonesia. 

Baca Juga: Data Haji 2023: 775 Jemaah Indonesia Wafat, Menteri Agama Usulkan Mekanisme Baru untuk Haji 2024

Sementara di Makkah, total ada 14.506.169 boks katering yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. 

Sebanyak 7.774.613 boks dibagikan sebelum puncak haji. Sementara 6.731.556 boks didistribusikan setelah puncak haji. Ini di luar layanan katering Armina.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi diperpendek. Hal tersebut ia sampaikan juga dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023.

Menurut Yaqut, kebijakan itu juga membuat jemaah tidak perlu menunggu lama untuk pulang setelah pelaksanaan ibadah haji selesai. Serta bisa menekan biaya haji. 

"Jika bisa diperpendek, jemaah akan merasa senang," kata Yaqut.

Pada pelaksanaan ibadah haji 2023 kemarin, masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi adalah 40 hari. Menurut Yaqut, waktu tersebut bisa diperpendek menjadi 35 hari. Apalagi, sebenarnya rangkaian ibadah haji hanya berlangsung selama sekitar sepekan. 

Baca Juga: Naik Haji Sekampung, Kisah 118 Warga Lombok Tengah Kompak Daftar Haji usai Panen Tembakau

"Tolong dicari bagaimana cara memperpendek, paling tidak jadi 35 hari," ujarnya. 

Dalam rapat tersebut, Menag Yaqut juga mengatakan perlu adanya pengaturan ulang penempatan petugas haji di Arab Saudi. Dengan metode penempatan selama ini, banyak petugas haji yang kelelahan. 

Pasalnya, mayoritas diberangkatkan bersama pada awal operasi pelayanan haji dan dipulangkan bersama pada akhir operasi pelayanan haji.

"Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan," ucapnya. 

Untuk tahun depan, Yaqut menyarankan agar petugas haji gelombang kedua diberangkatkan seminggu sebelum pelaksanaan ibadah di Armuzna dan petugas haji gelombang pertama dipulangkan sepekan setelah pelaksanaan ibadah di Armuzna.

Baca Juga: Bertemu Kamala Harris, Jokowi Ingin Lebih Banyak Produk RI yang Bebas Bea Masuk di AS

"Sehingga saat Armuzna petugas kumpul dalam energi yang masih penuh," sebutnya. 

Menag Yaqut Cholil Qoumas juga meminta agar skema penetapan istithaah atau kemampuan kesehatan jemaah haji dimatangkan.

"Istithaah jemaah yang paling jadi persoalan adalah istithaah kesehatan. Saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan," pesannya dalam rapat yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/9/2023).

Menurut Menag, pada haji 2023, jemaah melakukan pelunasan terlebih dahulu, baru melakukan pemeriksaan kesehatan.

"Biasanya jemaah jika sudah kadung lunas, tidak enak kalau tidak diloloskan," tuturnya. 

Baca Juga: Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara dan Dibebankan Bayar Restitusi Rp25 Miliar untuk David Ozora

"Ini mungkin tidak mudah, karena kita akan berhadapan dengan jemaah saat ini. Tapi jika ini berjalan, akan memudahkan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Tidak apa-apa kita mendapat beban sekarang tapi di masa mendatang akan lebih mudah," sambungnya. 

"Ini dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang paling tepat dan baik ke jemaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik," imbuhnya.