Menag: Evaluasi terhadap Layanan Haji Mesti Berbasis Data

"Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tapi ke depan supaya layanan kepada jemaah ini menjadi lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif,” tambahnya.

Dalam kesempata itu, ia juga mengaku senang karena ada pengawasan, masukan, kritik, dan saran, agar jemaah haji Indonesia merasakan kepuasan terhadap layanan pemerintah.

“Jemaah bisa melaksnakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, aman, tenang, dan pulang membawa predikat haji mabrur,” ungkap Yaqut.

Sebelumnya Kompas.tv memberitakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan segera membentuk panitia khusus atau pansus setelah musim haji 2024 selesai.

Penjelasan itu disampaikan oleh anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Baca Juga: Timwas Haji DPR RI Akan Bentuk Pansus untuk Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Ia mengatakan banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Pansus Haji, kata dia, tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama," ungkap Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024).

"Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak."