Ekonom Senior: Undang-undang Harus Dibatalkan karena Tidak Bertanggung Jawab | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bikin heboh dan menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, iuran Tapera dipotong setiap bulan dari gaji pekerja, baik swasta maupun PNS.

Penolakan telah digaungkan dari berbagai macam kalangan pekerja. Penolakan tersebut membuat DPR buka suara, karena adanya pergeseran point yang tadinya pemerintah sediakan rumah bagi yang belum punya rumah, menjadi kewajiban pekerja. Isu sektoral pun menjadi pengumpulan dana.

Baca Juga: Polemik Tapera di Masyarakat, DPR: Ini Harus Kita Cari Solusi Agar Tidak Berpolemik | SATU MEJA

Dari kalangan buruh pun juga sudah melakukan cicilan rumah di luar skema yang dilakukan pemerintah lewat kebijakn tapera. Dan seharusnya program ini sukarela bukan menjadi kewajiban agar tidak memberatkan.

Ekonom senior, Didik J Rachbini  menyebut, undang-undang ini harusnya diamandemen atau dibatalkan karena ini tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Silang Pendapat Deputi BP Tapera vs Ekonom Senior Soal Tapera | SATU MEJA

Produser: Leiza Sixmansyah

Thumbnail: Galih

#tapera #jokowi #buruh