Kompas TV video vod

Jawab Hakim MK Soal Bansos, Airlangga: Tak Ada Ekstra Program Terkait Pemilu!

Kompas.tv - 5 April 2024, 17:41 WIB
Penulis : Shinta Milenia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini menghadirkan 4 menteri, antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini datang memberi keterangan.

Ketua MK Suhartoyo bertanya ke Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto soal pernah atau tidak ada pesan dari Presiden Jokowi terkait nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu.

Menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal ploting pembagian bansos, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahun.

Salah satu sorotan lain oleh Hakim Konstitusi adalah soal seringnya presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk memberikan bantuan sosial.

Hakim Konstitusi Saldi Isra sambil menunjukkan peta perjalanan Presiden Jokowi saat membagikan bansos bertanya kepada 4 menteri soal apa yang menjadi pertimbangan presiden ke Jawa Tengah lebih banyak dibanding kunjungan lain.

Menjawab pertanyaan hakim soal frekuensi kunjungan presiden ke satu daerah tertentu, Menko PMK Muhadjir Effendy meyakini karena daerah tersebut mendapatkan proyek strategis nasional yang lebih dari daerah yang lain.

Muhadjir juga tak yakin bila kunjungan presiden membagikan bansos ke daerah tersebut maka hal itu bisa mempengaruhi suara secara nasional.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang MK.

Arief menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di MK dan KPU hingga cawe-cawe presiden.

Namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol Negara, sehingga MK memanggil para menteri yang berkaitan dengan dalil pemohon.

Menanggapi pemanggilan 4 menteri hari ini, Tim Hukum Anies Muhaimin dan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud diharapkan bisa membuka persoalan bansos di masa pilpres. 

#bansos #sidangmk



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x