Koalisi Prabowo Makin Gemuk Rawan Terjadi Gesekan, Bagaimana Nasib Susunan Kabinet?

KOMPAS.TV - Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu Koalisi Perubahan.

Gerilya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke partai politik di luar koalisi Indonesia maju kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet.

Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. 
Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy  memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan.

Sementara Partai Nasdem yang tegas merapat ke Prabowo  mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Sementara, Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Namun AHY mengingatkan ini bukan soal besar-besaran koalisi, tapi bagaimana menjaga koalisi jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan.

Sebelumnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan Prabowo akan merangkul semua kontestan pilpres 2024.

Bahkan Gibran menegaskan tidak ada satu pun partai yang ditinggalkan.

Jika melihat perolehan kursi di parlemen, Koalisi prabowo Gibran hanya membutuhkan satu tambahan partai politik agar kuat di parlemen.

Tentu koalisi besar di Prabowo-Gibran sah sah saja selama masih ada parpol penyeimbang di luar pemerintahan yang mengawasi kebijakan pemerintah.

PAN memberi syarat bagi partai Nasdem dan PKB jika ingin mendukung Prabowo-Gibran, yakni meninggalkan visi perubahan.

Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda dan Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor.

Baca Juga: Prabowo Bilang 'Dipersiapkan Jokowi Jadi Presiden', Ini Pendapat Peneliti Politik