> >

Ketua Komisi V DPR RI Dukung Lahan Sitaan Korupsi untuk Bangun Perumahan Rakyat

Politik | 29 Oktober 2024, 18:49 WIB
Ilustrasi: Kompleks perumahan bersubsidi yang baru selesai dibangun di kawasan Cibentang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/5/2024). Ramai soal Tapera, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut program Tapera tergesa-gesa. (Sumber: KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN)

Terlebih, rencana pembangunan 3 juta rumah dalam setahun itu belum dibahas di Komisi V DPR.

Dia mengatakan, program 3 juta rumah baru dalam setahun bisa dikomentari jika Kementerian PKP sudah menjelaskan detail skema pembiayaan hingga sistem produksi kepada Komisi V DPR.  

"Ini harus tergambar dulu, tapi marilah kalau pemerintah berani ngomong pastikan mereka sudah punya analisa studi dan seterusnya bagaimana mencapai target 3.000.000 rumah dalam setahun," ucapnya.

Lasarus menekankan, pihaknya tidak keberatan bila Kementerian PKP mengajukan penambahan anggaran. 

"Enggak apa-apa (penambahan anggaran) kita akan setuju selama pemerintah punya slot anggaran kita akan setujui, apalagi ini untuk menutup dead lock bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya. 

Sebelumnya, Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berencana untuk menggunakan tanah sitaan hasil kasus korupsi untuk membangun perumahan rakyat.

Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Juga: Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Deklarasi Sekolah Jujur Sekolah Saya

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare dan Jaksa Agung siap menyerahkan," kata pria yang karib disapa Ara saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU