Dirut Garuda Sebut Utang Rp70 Triliun Tidak Mungkin Ditanggung Pemerintah Seluruhnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menyebut, pemerintah tidak mungkin menanggung seluruh utang BUMN itu yang berjumlah Rp70 triliun.

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (21/6/2021).

“Karena utang ini tidak mungkin harus ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan DPR bahwa utang ini utang masa lalu juga,” ujar Irfan dalam siaran di kanal YouTube DPR RI.

Baca Juga: BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Sebab itu, pihak Garuda cenderung memilih opsi restrukturisasi. Restrukturisasi ini akan berjalan lewat PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Nantinya, Garuda akan mencoba bernegosiasi dengan para kreditur yang menagih pembayaran kepada BUMN itu.

“Hanya saja saat kita masuk dalam PKPU, setelah 270 hari ketika tidak ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur, otomatis terpailitkan (Garuda),” kata Irfan.

Irfan menyebut, Garuda harus menyiapkan rencana yang solid untuk membujuk para kreditur dan menghindari pailit atau bangkrut.

“Yang pertama adalah Garuda harus punya rencana yang solid kalau ingin ini lewat restrukturisasi dan PKPU disepakati para kreditur. Karena para kreditur itu mesti punya keyakinan bahwa kalau dia mengorbankan tagihannya, dia harus tahu bahwa Garuda ini akan bertahan lebih lama,” bebernya.

Selain itu, Garuda juga mesti mempersiapkan proposal untuk mengganti utang para kreditur.

“Yang kedua, Garuda mesti punya proposal debt to equity ke para kreditur,” jelasnya.

Debt to equity yang dimaksud adalah mengganti utang dengan ekuitas atau hak kepemilikan atas aset perusahaan Garuda.

Baca Juga: Ungkap Penyebab Krisis Keuangan Garuda, Wamen BUMN: Banyak Sewa Pesawat dan Kemahalan

“Ini bisa aja menjadi sebuah penawaran, tapi ini harus menunggu persetujuan pemegang saham,” imbuhnya.

Menurut Irfan, ada banyak pilihan instrumen yang bisa Garuda pakai untuk bernegosiasi dengan para kreditur agar restrukturisasi berjalan.

“Kita masih menunggu usulan dari para adviser tentang instrumen apa yang bisa kita pakai,” kata Irfan.

Ia sendiri mengatakan, manajemen merasa masih sanggup menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.

“Masih sanggupkah kita menyelamatkan Garuda? Masih dan harus. Dan pilihan yang memang kita ambil adalah restrukturisasi,” tegasnya.

“Ini memang opsi yang paling rasional. Hitung-hitungan kita makin mendekati keyakinan bahwa jika kita eksekusi ini dengan baik, kita bisa memperoleh hasil negosiasi dengan para kreditur terkait utang yang sampai hari ini adalah Rp70 triliun,” terangnya.

Meski begitu, Garuda belum memutuskan cara melakukan restrukturisasi dan proposal seperti apa yang akan mereka ajukan ke para kreditur. Mereka masih berdiskusi dengan para konsultan.

Sementara itu, Anggota DPR Nusron Wahid mengaku tak percaya dengan opsi restrukturisasi ini.

Baca Juga: Eks Dirut Garuda Divonis Satu Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta Atas Kasus Penyelundupan

“Kalau saya tidak yakin dengan opsi dua atau opsi restrukturisasi. Karena Anda yakin dengan opsi dua, berapa lama ini masalah bisa selesai? Dan apa konsekuensinya kalau term and condition-nya yang saudara Dirut sampaikan ternyata tidak selesai?” tanya Nusron dalam rapat dengar pendapat itu.

Nusron juga memperingatkan, maskapai negara itu dapat bangkrut dan mati, bila restrukturisasi tak berjalan.

“Mungkin reputasi Anda hancur. Tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga. Kan kita semua enggak ingin Garuda mati,” imbuh Nusron.