Jokowi: Anggaran Pendidikan RAPBN 2022 Sebesar Rp 541,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun untuk peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

"Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Jokowi menuturkan Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Untuk itu, ia mendorong adanya upaya menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa.

Ada tiga hal yang Ia tekankan dalam kebijakan untuk melanjutkan reformasi pendidikan yaitu, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, kemudian pemerataan sarana prasarana pendidikan.

Juga menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi seperti di antaranya, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar.

Baca Juga: Jokowi: Belanja Negara dalam RAPBN 2022 Sebesar Rp2.708,7 Triliun

Seperti yang telah disampaikan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Adapun, secara garis besar, pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022, yaitu,

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong
agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Baca Juga: Jokowi: UU Cipta Kerja Jadi Pilar Utama Reformasi Struktural di Negara Kita