Nama-nama Calon Anggota BPK, Diduga Ada Dua Nama Tak Penuhi Syarat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rabu lalu (8/9/2021). Seleksi ini diadakan untuk mengisi sembilan posisi pimpinan BPK yang masa jabatannya pada tahun ini telah habis.

Dari hasil seleksi calon anggota BPK RI tersebut, salah satu yang menjadi sorotan adalah ada dua nama calon yang diduga tidak memenuhi syarat. Kedua calon tersebut yaitu, Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Harry Z Soeratin.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menjelaskan, uji Kepatutan dan kelayakan BPK dihadiri oleh 20 anggota DPR dari sembilan fraksi secara fisik dan virtual.

Mekanisme

Dolfie menerangkan mekanisme fit dan proper test tersebut dengan Komisi XI memberikan waktu 30 menit untuk masing-masing calon anggota BPK memberikan paparan dan pendalaman.

"10 menit pertama calon anggota BPK RI akan mengambil map A, atau map B, atau map C, untuk direspons. 20 menit berikutnya pendalaman dari anggota, terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh calon," kata Dolfie.

Nama-nama dan profil calon anggota BPK yang menjalani fit and proper test kemarin, Rabu (8/9/2021) dan hari ini (9/9/2021):

1. Dadang Suwarna

Dadang seblumnya juga pernah mengikuti seleksi anggota BPK sebanyak tiga kali. Ia lama berkarier di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan terakhir sebagai direktur penegakan hukum.   

2. Dori Santosa  

Dori dicalonkan dari internal BPK. Ia saat ini menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI. 

3. Kristiawanto

Kristiawanto saat ini menjalankan firma hukum yang didirikannya. Ia pernah mengikuti pemilihan anggota DPR RI pada 2019 lalu mewakili Partai Gerindra. 

Baca Juga: BPK Temukan Pemborosan Rp 3,3 Miliar di Pengadaan Lahan Makam Pemprov DKI

4. Shohibul Iman

Shohibul pernah menjabat sebagai Presiden PKS sejak 10 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2020. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR 2013-2014.

5. Hari Pramudiono

Hari saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pembangunan Desa dan Daerah tertinggal. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

6. Muhammad Komarudin

Komuradin saat ini bekerja sebagai Kepala Bagian Hukum Ombudsman Indonesia. Selain itu, Ia juga pernah bekerja di Komisi Yudisial dan Badan Ekonomi Kreatif. 

7. Widiarto

Widiarto saat ini menjabat sebagai Auditor Utama Kementerian PUPR sejak 2020 setelah sebelumnya  menjabat sebagai Inspektur Jenderal di kementerian yang sama. Ia lama bekerja di Kementerian PUPR. 

8. Nelson Humiras Haloman