Ketua Banggar DPR Sebut BLT El Nino dan Bebas PPN Rumah Belum Cukup Atasi Masalah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai penggratisan pajak perumahan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino belum cukup untuk mengatasi masalah yang muncul di tengah masyarakat. 

Seperti diketahui, pemerintah sudah mengumumkan pembebasan 100 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi rumah seharga di bawah Rp2 miliar dalam rentang November - 2023 sampai Juni 2024 mendatang. PPN itu akan ditanggung oleh pemerintah. 

Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4 juta hingga tahun 2024.

Meski begitu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu tetap mendukung dan menilai hal tersebut merupakan program yang baik untuk rakyat. Terlebih kebijakan yang diambil merupakan kesepakatan bersama semua fraksi di DPR dengan pemerintah.

“Namun kami perlu ingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat. Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Baca Juga: 4 Kebijakan Baru Pemerintah: BLT El Nino Sampai Bebas Biaya Administrasi Rumah Murah

Menurutnya, masalah impor ini belum berhasil ditangani pemerintah selama 10 tahun terakhir. Karena bergantung pada impor, Indonesia kesulitan saat terjadi perang atau faktor global lainnya. 

“Hampir sepuluh tahun ini sejujurnya saja pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya," ujar Said. 

"Saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini,” ujarnya. 

Ia kemudian menyoroti kenaikan harga beras. Kekeringan yang mendera berbuntut pada kenaikan harga beras yang mencapai 27 persen, menuntun pada kondisi inflasi beras. 

Said menilai, fenomena ini menjadi pertanda bahwa beberapa program pemerintah terkait pangan belum berjalan efektif.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Pemberian Bansos Beras Sampai Desember, Tiap Keluarga dapat 10 Kg Per Bulan

“Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan,” kata legislator Dapil Jawa Timur XI itu.

Pihaknya mendorong agar pemerintah mempersiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis menghadapi hal ini. Sehingga kebijakan yang dijalankan komprehensif, tidak sepotong sepotong yang jelas tidak menyelesaikan masalah. 

Menurut Said, Badan Anggaran DPR juga telah mendorong pemerintah melakukan percepatan dan penambahan program bansos kepada rakyat. 

“Sebab penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah adalah faktor penting bansos menolong hajat hidup rumah tangga miskin, baik natura maupun bantuan langsung tunai. Namun justru penebalan bansosnya baru dijalankan November 2023,” tuturnya. 

Pemerintah juga diminta untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat hingga 6 bulan ke depan, terutama komoditas yang impor seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi dan lainnya. 

Baca Juga: Israel Siapkan Serangan Darat ke Gaza, Harga Minyak Mentah Dunia Kembali Naik

Untuk menghindari konflik kepentingan maka pelaksanaan impor pangan dan minyak bumi sebaiknya melalui BUMN. 

“Pelaksanaan kebijakan impor pangan dan minyak bumi harus melalui BUMN untuk menghindari konflik kepentingan, apalagi perburuan renten menjelang pelaksanaan pemilu 2024, agar fair dan adil buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN,” sebutnya. 

Untuk itu, pemerintah juga harus memastikan kesiapan BUMN sebagai pelaku impor. BUMN harus memiliki pencadangan dolar AS atau mata uang internasional lainnya untuk mengurangi selisih kurs tinggi terhadap mata uang asing.

Tak hanya bergantung pada komoditas impor, menurut Said kesiapan program infrastruktur juga harus dipastikan terlebih karena sudah dianggarkan hingga triliunan rupiah. 

Nantinya infrastruktur yang direncanakan diharapkan bisa perlahan menopang dan mencukupi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri.