Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

Sri Mulyani Sebut Dana APBN 2023 Banyak Keluar untuk Subsidi Energi dan Bansos

Kompas.tv - 23 November 2023, 15:08 WIB
sri-mulyani-sebut-dana-apbn-2023-banyak-keluar-untuk-subsidi-energi-dan-bansos
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbicara dalam acara Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Ia mengungkapkan APBN 2023 banyak digunakan untuk subsidi energi dan program bantuan sosial. (Sumber: Instagram @smindrawati)
Penulis : Dina Karina | Editor : Edy A. Putra

2. BLT El Nino

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan, selama November-Desember 2023 dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Sehingga total BLT yang akan didapatkan KPM sebesar Rp400 ribu. 

3. Percepatan Penyaluran KUR

Sri Mulyani menginstruksikan perbankan untuk mendorong penyaluran KUR sebagai modal UMKM. Ia menilai penyaluran KUR belum maksimal. 

Hingga September 2023, penyaluran KUR terealisasi Rp177,5 triliun, sedangkan target penyaluran KUR tahun ini Rp297 triliun. 

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” jelas Sri Mulyani. 

Ia meminta perbankan yang mendapat mandat penyaluran KUR, untuk membuat program terobosan. 

Baca Juga: Jasa Marga Buka Suara Ungkap Alasan Bangun Tol MBZ Pakai Baja, Bukan Pakai Beton

"Kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR, yang terbesar barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan extra effort (upaya tambahan), menyalurkan KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap sisa KUR Rp120 triliun bisa terserap UMKM dalam sisa tahun ini. 

4. Insentif Properti

Kebijakan selanjutnya adalah insentif untuk sektor properti, guna mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. 

Baca Juga: Ekonom Nilai 3 Pasangan Capres-Cawapres Belum Punya Program Konkret Atasi Kemiskinan

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memberi bantuan biaya administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan rumah sejahtera terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,8 ribu rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” kata Sri Mulyani.


 




Sumber : KOMPAS TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x