Kemenhub Sebut Belum Ada Keputusan soal Kenaikan Harga Tiket KRL: Tunggu Kabinet Baru

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Kamis (12/9/2024).

"Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya," kata Risal.

Ia menyebut pembahasan mengenai kenaikan harga tiket KRL akan menunggu pelantikan pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui Kemenhub sudah memiliki kajian terkait penaikan tarif KRL sebesar Rp1.000.

Baca Juga: Buka Suara! Ini Kata Anak Kereta soal Wacana Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

"Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya," jelasnya, dikutip dari Antara.

"Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000."

Sementara terkait wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan kebijakan tersebut belum ada. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun opsi tersebut masih sebatas wacana.

Termasuk pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 yang disebut masih wacana.

Baca Juga: Jawaban Presiden Jokowi soal Wacana Tarif Subsidi KRL Berbasis NIK: Belum Tahu Masalah Lapangannya