Inilah Konferensi Para Penguasa Malaysia, Sumber Masukan Raja Putuskan Siapa Perdana Menteri Baru

Beberapa minggu kemudian di bulan Agustus, dia memanggil anggota parlemen ke istana untuk memverifikasi dukungan mereka kepada Ismail Sabri Yaakob dari Barisan Nasional sebagai perdana menteri, setelah beberapa anggota parlemen dari BN menarik dukungan untuk Muhyiddin.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Selangkah Lagi Jadi PM Malaysia, Berkat Dukungan UMNO ke Pemerintahan Persatuan

Bagaimana pertemuan tersebut dapat membantu menyelesaikan krisis

Sultan Abdullah bertemu sesama penguasa pada pertemuan khusus Konferensi Penguasa Melayu di istana nasional pada hari Kamis untuk meminta pendapat dari sultan-sultan negara bagian lain tentang kebuntuan dalam pembentukan pemerintahan federal.

Raja mencoba membentuk pemerintahan persatuan yang terdiri dari Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN, tetapi gagal.

Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim meraih 82 kursi parlemen dan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin meraih 73 kursi.

Minimal 112 kursi diperlukan untuk memenangkan kendali dari 222 parlemen yang kuat.

Para penguasa diharapkan diberi pengarahan tentang prosedur hukum karena Parlemen yang digantung.

Baca Juga: Inilah Kekuasaan Besar Raja Malaysia, Bisa Tunjuk Perdana Menteri Bila Politik Buntu

Pengaruh Konferensi Penguasa Melayu terhadap politik Malaysia

Pimpinan puncak UMNO yang berkuasa hari Kamis menyetujui keputusan Raja Malaysia untuk membentuk pemerintahan persatuan, membawa Anwar Ibrahim selangkah lebih dekat ke jabatan perdana menteri yang telah ditunggunya selama hampir 25 tahun.

Namun Muhyiddin mengatakan dia menolak tawaran Raja agar PN dan PH bekerja sama dalam membentuk pemerintahan persatuan.

Pertemuan hari Kamis akhirnya digelar untuk mendapat kejelasan tentang siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.

Muhyiddin sebelumnya bentrok dengan istana tahun 2021 atas pencabutan peraturan darurat.

Politisi Malaysia biasanya waspada terhadap tuduhan pengkhianatan terhadap penguasa, yang dihormati oleh mayoritas Muslim Melayu sebagai penjaga kepentingan etnis dan agama mereka.

Namun, Perikatan Nasional, dalam balik arah kebijakan pada hari Kamis mengatakan setuju untuk mempertimbangkan usulan pembentukan pemerintah persatuan demi stabilitas nasional.