Presiden Suriah Bashar al Assad Desak Bantuan Internasional untuk Korban Gempa dan Rekonstruksi

DAMASKUS, KOMPAS.TV - Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak hari Senin, (13/2/2023) menyerukan bantuan internasional untuk rekonstruksi di negara yang dilanda gempa itu selama pertemuan dengan kepala bantuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)  Martin Griffiths. Hal itu disampaikan Assad seperti laporan France24, Selasa, (14/2/2023).

Setelah lebih dari satu dekade perang, pemerintah Assad dianggap menjadi kelas "paria" oleh Barat, sehingga  mempersulit upaya internasional untuk membantu mereka yang terkena dampak gempa karena dihadang sanksi kepentingan Barat.

Assad "menekankan pentingnya upaya internasional yang difokuskan untuk membantu membangun kembali infrastruktur di Suriah," kata pernyataan itu.

 

Namun Bashar al Assad saat bertemu Martin Griffiths memutuskan untuk membuka pintu masuk tambahan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah yang dikuasai pemberontak dan langsung disambut baik PBB. 

Sekjen PBB Antonio Guterres  menyambut baik keputusan presiden Suriah Bashar al Assad membuka dua titik masuk Bab Al-Salam dan Al Ra'ee dari Turki ke Suriah barat laut yang dikuasai pemberontak.

Keputusan Bashar al Assad diambil menyusul seruan internasional untuk mengizinkannya masuknya bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan bagi jutaan korban gempa. Bashar Assad setuju untuk membuka dua penyeberangan untuk periode awal tiga bulan, kata PBB seperti laporan Arab News, Selasa, (14/2/2023).

Keputusan Assad datang seminggu setelah gempa dahsyat 7,8 Magnitudo  melanda Turki dan Suriah utara, menyebabkan lebih dari 35.000 kematian dan melukai puluhan ribu orang di kedua negara.

Baca Juga: Inilah 10 Gempa Bumi Paling Mematikan di Abad 21, Gempa Turki dan Suriah Salah Satunya

Damaskus sering menyalahkan kesengsaraan keuangannya pada sanksi Barat yang diberlakukan setelah konflik 2011, yang dimulai dengan penindasan brutal terhadap protes damai dan meningkat menjadi konflik yang menarik kekuatan asing dan jihadis global.

Banyak pihak menuding konflik sektarian di Suriah itu dirancang oleh Barat dan menjadi berlarut-larut karena Bashar al Assad menolak untuk tunduk dan menyerah.

Terlepas dari sanksi, bagian negara yang dikendalikan pemerintah menerima bantuan internasional melalui badan-badan PBB, banyak di antaranya memiliki kantor pusat di Damaskus.

Griffiths juga bertemu Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad hari Senin di Damaskus setelah mengunjungi Aleppo yang dikuasai pemerintah, di mana lebih dari 200.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat gempa, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO.

Dia mengatakan kepada wartawan di Aleppo bahwa PBB sedang mencari dana untuk organisasi yang membantu warga Suriah mengatasi bencana tersebut.

“Permohonan yang akan keluar pada hari berikutnya atau lebih adalah satu untuk Suriah, satu untuk Turki yang akan mencakup kebutuhan kemanusiaan sekitar tiga bulan,” katanya.

Baca Juga: Beda dengan Turki, Bantuan Internasional Tak Kunjung Tiba di Suriah

Bantuan lambat tiba di Suriah, di mana hampir 12 tahun konflik telah merusak sistem perawatan kesehatan, dan sebagian negara tetap berada di bawah kendali pemberontak yang memerangi pemerintah Assad.

Griffiths hari Minggu mengakui bahwa PBB "sejauh ini telah mengecewakan orang-orang di barat laut Suriah".

Sebelum gempa terjadi, hampir semua bantuan kemanusiaan untuk lebih dari empat juta orang yang tinggal di daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah dikirim dari Turki melalui perlintasan Bab al-Hawa.

Pengiriman bantuan melalui Bab al-Hawa terganggu gempa tetapi sejak itu dilanjutkan, dan seruan untuk membuka penyeberangan lain berlipat ganda.

Pada hari Minggu, kepala Organisasi Kesehatan Dunia juga bertemu dengan Assad dan mengatakan bahwa dia telah menyuarakan keterbukaan untuk lebih banyak penyeberangan perbatasan untuk membawa bantuan bagi korban gempa di barat laut yang dikuasai pemberontak di negara itu.

Hingga 5,3 juta orang di Suriah mungkin telah kehilangan tempat tinggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut, menurut PBB.