Ini Negara yang Tolak Resolusi Majelis Umum PBB Tuntut Gencatan Senjata Kemanusiaan Segera di Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Majelis Umum PBB hari Selasa (12/12/2023) waktu New York kembali memutuskan dengan suara mayoritas mutlak resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Resolusi ini disetujui dengan suara mayoritas, melebihi dua pertiga anggota Majelis Umum yang hadir. Tepuk tangan dan sorak sorai membahana dan gegap gempita memenuhi Aula Majelis Umum setelah hasil pemungutan suara diumumkan.

Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Micronesia, Nauru, Liberia, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat (AS) menolak resolusi, sementara Argentina, Bulgaria, Cape Verde, Guinea Equator, Kamerun, Georgia, Jerman, Italia, Lithuania, Malawi, Kepulauan Marshall, Rumania, Belanda, Palau, Panama, Slovakia, Sudan Selatan, Togo, Tonga, Ukraina, Inggris, dan Uruguay abstain.

Rancangan resolusi ini diajukan oleh Mesir dengan dukungan hampir 100 negara, termasuk Indonesia dan Turki, berhasil meraih 153 suara mendukung dalam sidang darurat Majelis Umum yang dihadiri oleh 193 negara membahas situasi di Palestina.

Meskipun resolusi Majelis Umum tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, tetapi punya dampak moral yang signifikan, mencerminkan kesepakatan bersama anggota PBB dalam menanggapi isu-isu serius.

Resolusi ini juga menciptakan kerangka hukum dan standar utama, termasuk lebih dari 60 instrumen hak asasi manusia yang membentuk rezim hak internasional, yang berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum pada tahun 1948.

Baca Juga: Biden Sebut Israel Mulai Kehilangan Dukungan Internasional akibat Serangan ke Gaza

Selain menyerukan gencatan senjata, resolusi ini menyatakan keprihatinan serius terhadap "situasi kemanusiaan yang sangat buruk" di Jalur Gaza dan penderitaan penduduk Palestina. Resolusi ini juga menekankan perlunya melindungi populasi sipil Palestina dan Israel sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Dalam resolusi ini, dipersyaratkan pembebasan "segera dan tanpa syarat" semua tawanan dan diakui pentingnya akses kemanusiaan yang memadai.

Terdapat pula referensi pada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB serta resolusi-resolusi terkait pertanyaan Palestina. Resolusi juga mencatat penggunaan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk pertama kalinya sejak menjabat pada tahun 2017 untuk meminta gencatan senjata.

AS mencoba mengajukan amendemen untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangan pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mencoba mengklarifikasi bahwa para tawanan "dikuasai oleh Hamas dan kelompok lainnya." Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Pada Jumat sebelumnya, AS menjatuhkan veto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera untuk menghentikan pembantaian dan pertumpahan darah yang terus berlanjut di Jalur Gaza.

Dalam sidang sebelum pemungutan suara, perwakilan Israel, Gilad Erdan, menyebut resolusi ini sebagai "resolusi yang penuh kemunafikan" karena tidak mengecam Hamas atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Baca Juga: Joe Biden Rayakan Hari Besar Yahudi di Gedung Putih, Kembali Mengaku Seorang Zionis