Pemerintahan Baru Palestina di Tepi Barat dan Dampaknya pada Perang di Gaza menurut Media Barat

RAMALLAH, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Otoritas Palestina mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (26/2/2024). Ini dianggap sebagai langkah pertama dalam proses reformasi yang didorong oleh Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari rencana ambisius terbarunya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Namun, langkah ini dipandang media Barat hanya sedikit membantu mengatasi kurangnya legitimasi yang telah berlangsung lama di antara rakyat Palestina sendiri atau hubungannya yang tegang dengan Israel.

Kedua hal tersebut menjadi hambatan besar bagi rencana AS yang meminta Otoritas Palestina, yang mengelola sebagian dari Tepi Barat yang diduduki Israel, untuk mengurus Gaza pascaperang sebagai langkah menuju kemerdekaan Palestina.

Hal itu diasumsikan bahwa perang di Gaza berakhir dengan kekalahan kelompok perlawanan Hamas, yang merupakan tujuan Israel dan AS. Namun, tujuan ini tampaknya sulit dicapai setelah hampir lima bulan sejak awal perang yang mematikan itu, menewaskan hampir 30.000 warga Palestina dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan.

Berikut adalah gambaran tentang perombakan pemerintahan dan dampaknya pada perang Israel-Hamas seperti laporan media Barat, Associated Press, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: PM Palestina Mundur, Calon Penggantinya Ekonom Didikan AS dan Pernah Kerja di Bank Dunia

Otoritas Palestina

Otoritas Palestina dibentuk awal tahun 1990-an melalui perjanjian perdamaian sementara yang ditandatangani antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina PLO, yang saat itu dipimpin oleh Yasser Arafat.

Mereka diberikan otonomi terbatas di sebagian Tepi Barat dan Gaza, menjelang harapan Palestina akan merdeka sepenuhnya di kedua wilayah tersebut serta Yerusalem Timur, tanah yang diduduki Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967.

Namun, pihak-pihak tersebut gagal mencapai kesepakatan final dalam beberapa putaran perundingan perdamaian. Mahmoud Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina pada tahun 2005, beberapa bulan setelah kematian Arafat. Hamas meraih kemenangan besar dalam pemilihan parlemen tahun berikutnya, memicu boikot internasional terhadap Otoritas Palestina.

Perebutan kekuasaan antara partai sekuler Fatah Abbas dan Hamas memuncak pada musim panas tahun 2007, dengan Hamas merebut kekuasaan di Gaza setelah seminggu pertempuran jalanan. Hal itu efektif membatasi otoritas Abbas hanya pada sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel.

Abbas mengakui Israel, menentang perlawanan bersenjata, dan berkomitmen pada solusi dua negara. Pasukannya telah bekerja sama dengan militer Israel untuk menindak tegas Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, dan pemerintahannya telah bekerja sama dengan Israel untuk memfasilitasi izin kerja, perjalanan medis, dan urusan sipil lainnya.

Makna Pengunduran Diri Perdana Menteri Palestina

Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh menyatakan bahwa perlu pengaturan baru untuk mengatasi "realitas baru di Jalur Gaza".

Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh dan dilaporkan akan menggantikannya dengan Mohammad Mustafa, seorang ekonom yang berpendidikan di AS, pernah menjabat posisi tinggi di Bank Dunia dan saat ini memimpin Dana Investasi Palestina. Ia adalah wakil perdana menteri dan menteri ekonomi dari tahun 2013-2015.

Sebagai independen politik dan bukan loyalis Fatah seperti Shtayyeh, penunjukan Mustafa kemungkinan akan disambut baik oleh AS, Israel, dan negara-negara lainnya.

Mustafa tidak memiliki basis politik sendiri, dan Abbas yang berusia 88 tahun masih memiliki pengaruh terakhir pada kebijakan utama. Namun, penunjukan tersebut akan menyampaikan citra Otoritas Palestina yang direformasi dan profesional yang dapat mengelola Gaza, yang mana penting bagi AS.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan keputusan pemimpin Palestina ada di tangan mereka, namun AS menyambut langkah-langkah untuk "mereformasi dan memberdayakan" Otoritas Palestina atau PA.

"Kami pikir langkah-langkah tersebut positif. Kami berpikir itu adalah langkah penting untuk mencapai rekonsiliasi Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina."

Baca Juga: Otoritas Palestina Tanggapi Israel: Tidak Ada Stabilitas Timur Tengah tanpa Negara Palestina Merdeka

Pandangan Rakyat Palestina terhadap Otoritas Palestina

Popularitas Abbas telah merosot dalam beberapa tahun terakhir, dengan jajak pendapat konsisten menemukan bahwa sebagian besar warga Palestina menginginkannya mengundurkan diri. Koordinasi keamanan Otoritas Palestina dengan Israel sangat tidak populer, menyebabkan banyak warga Palestina melihatnya sebagai subkontraktor dari pendudukan.

Baik Otoritas Palestina maupun Hamas telah menindas mereka yang tidak sepaham di wilayah yang mereka kendalikan, dengan keras menekan protes dan menahan serta menyiksa para kritikus. Mandat Abbas berakhir pada tahun 2009, tetapi ia menolak untuk mengadakan pemilihan, dengan alasan pembatasan Israel.

Hamas, yang popularitasnya meroket selama ronde kekerasan ini dan sebelumnya, kemungkinan akan berhasil dalam pemilihan bebas apa pun.

Namun, pemimpin Palestina yang paling populer jauh adalah Marwan Barghouti, seorang pemimpin Fatah yang menjalani lima hukuman seumur hidup di penjara Israel setelah dinyatakan bersalah dalam kasus terorisme pada tahun 2004.

Hamas menuntut pembebasannya sebagai syarat untuk sebagian tawanan yang mereka tangkap dalam serangan 7 Oktober yang memicu perang, namun Israel menolak.

Hamas telah meminta semua faksi Palestina untuk membentuk pemerintahan sementara untuk mempersiapkan jalan menuju pemilihan. 

Baca Juga: Pemimpin Uni Eropa Menuduh Israel Gunakan Hamas untuk Lemahkan Otoritas Palestina

Apakah Israel akan Bekerja Sama dengan Otoritas Palestina?

Israel lebih memilih Otoritas Palestina daripada Hamas. Namun, meskipun mereka berkerja sama dalam hal keamanan, Israel menuduh Otoritas Palestina menyulut terorisme, dan Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan apartheid dan genosida.

Kritik Israel sebagian besar terfokus pada bantuan keuangan Otoritas Palestina kepada keluarga tahanan Palestina dan warga Palestina yang tewas oleh pasukan Israel — termasuk milisi yang membunuh warga Israel. Israel mengatakan pembayaran tersebut memberikan insentif untuk terorisme. PA menggambarkannya sebagai kesejahteraan sosial bagi korban pendudukan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Otoritas Palestina tidak boleh memiliki peran dalam Gaza pascaperang. Dia mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan tanpa batas atas wilayah itu sementara pemimpin Palestina setempat mengurus urusan sipil. Pemerintahan Netanyahu menentang kemerdekaan negara Palestina.

AS telah menguraikan jalan menuju penyelesaian pascaperang yang lebih luas di mana Arab Saudi akan mengakui Israel dan bergabung dengan negara-negara Arab lainnya serta Otoritas Palestina yang direvitalisasi dalam membantu membangun kembali dan mengelola Gaza, semua sebagai imbalan untuk jalan yang kredibel menuju negara Palestina yang independen.

Reformasi Otoritas Palestina merupakan bagian kecil dari paket tersebut, yang belum memenangkan dukungan pemerintah Israel.