AS Tolak Menyalahkan Rusia atas Invasi ke Ukraina, Perpecahan dengan Sekutu Eropa Makin Nyata

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa menegaskan bahwa negaranya menjalankan hak untuk membela diri berdasarkan Piagam PBB dan menyerukan kepada dunia untuk tetap mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.  

"Saat kita memperingati tiga tahun kehancuran ini — invasi penuh Rusia terhadap Ukraina — kami menyerukan kepada semua negara untuk berdiri teguh dan memihak pada Piagam, pada sisi kemanusiaan, dan pada sisi perdamaian yang adil dan abadi, perdamaian melalui kekuatan," kata Betsa dikutip dari The Associated Press.

Baca Juga: AS dan Rusia Siapkan Pertemuan Puncak Trump-Putin, Bagaimana Nasib Ukraina?

Dorothy Shea, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, mengatakan bahwa berbagai resolusi PBB yang sebelumnya mengutuk Rusia gagal menghentikan perang, yang “telah berlangsung terlalu lama dengan dampak yang sangat buruk bagi rakyat Ukraina, Rusia, dan dunia.” 

"Yang kita butuhkan adalah resolusi yang menandai komitmen dari semua negara anggota PBB untuk mengakhiri perang secara langgeng,” kata Shea sebelum pemungutan suara.

Sementara itu, perpecahan antara AS dan sekutunya semakin jelas. Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington, yang diikuti oleh kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis mendatang.

Kedua pemimpin Eropa itu sebelumnya sejalan dengan AS dalam mendukung Ukraina, tetapi kini tampaknya memiliki pandangan berbeda terkait langkah diplomatik yang harus diambil PBB untuk mengakhiri perang.  

Majelis Umum PBB telah menjadi arena utama dalam menangani konflik Ukraina, mengingat Dewan Keamanan PBB sering kali terhambat oleh hak veto Rusia. 

Sejak invasi Rusia pada 24 Februari 2022, Majelis Umum telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mengutuk agresi Rusia dan menuntut penarikan pasukan.  

Resolusi Ukraina yang disahkan Senin menegaskan kembali seruan agar Rusia segera menarik seluruh pasukannya dari wilayah Ukraina tanpa syarat.

Resolusi itu juga menyatakan tidak ada wilayah yang direbut melalui kekerasan yang dapat diakui secara sah menurut hukum internasional. 

Baca Juga: Dituduh Jadi Penyebab Perang, Zelenskyy Sebut Trump Termakan Disinformasi Rusia