Tak Ada Larangan Mudik, Ini Kata Epidemiolog UGM Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Tidak adanya larangan mudik membuat pemerintah di tingkat daerah dimungkinkan menerapkan kebijakan kewajiban membawa sertifikat vaksin bagi para pemudik yang masuk ke daerahnya masing-masing. 

Hal ini seperti yang diutarakan Riris Andono Ahmad, seorang Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Riris mengatakan kemungkinannya sangat kondisional. 

Tak hanya itu, kata Riris, daerah bisa saja memberlakukan kebijakan dengan memastikan mereka yang datang memiliki sertifikat vaksin atau surat bebas infeksi. Ini sebagai upaya meminimalkan risiko, meskipun risiko tersebut tetap saja ada dan tidak hilang sama sekali.

Baca Juga: Tak Ada Larangan Mudik 2021, Komisi IX: Sesuai Strategi Gas Rem Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Dia berharap pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sebab, untuk kondisi sekarang ini bisa saja daerah membuat kebijakan sesuai konteks lokal asal tidak bertentangan.

"Surat vaksin, bebas covid dan lain-lain masih sangat diperlukan. Karena itu langkah meminimalkan risiko. Meski dengan upaya seperti itu, tetap saja ada yang tertular. Sama seperti kita sudah vaksinasi masih ada yang terinfeksi," ungkap dia, Rabu (16/3/2021). 

Soal kebijakan yang akan berlaku ini, kata Riris, sebenarnya pembicaraan bukan sekadar pada level individu tetapi pada level populasi. Sebab, jika pada level populasi kejadian itu bisa diminimalkan.

Karenanya, dia berharap pada level besarnya sebaiknya masih ditunda dahulu.

Baca Juga: Ahli Epidemiologi UI Sebut Kasus Covid-19 Bisa Bertambah jika Pemerintah Tak Melarang Mudik 2021

Melansir laman UGM, sementara untuk level mikronya bisa dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Misalnya kedua belah pihak baik yang mengunjungi maupun dikunjungi sudah vaksin, protokol kesehatan tetap dilakukan dan menggunakan moda transportasi yang terjamin keamanannya.

"Kita ingat mudik itu biasanya cukup lama, artinya kita bisa tertular selama di perjalanan, kalau mudiknya lebih dari 7 hari bisa menularkan. Saat berangkat sehat, tapi tertular di perjalanan," papar dia. 

Apalagi saat di kampung halaman lebih dari satu minggu, maka bisa menjadi sumber penularan. Maka dari itu, dia sangat berharap sebisa mungkin jangan mudik dahulu.

"Mengurangi pergerakan karena coverage vaksinasinya belum tinggi dan hingga lebaran nanti diperkirakan masih belum cukup tinggi," paparnya. 

Baca Juga: Tak Ada Larangan dari Pemerintah, Jasa Marga: Puncak Mudik Lebaran 2021 Diprediksi 11 Mei

Lebih lanjut dia menilai ada beberapa skenario yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik tahun ini di tengah pandemi Covid-19.

"Mungkin beranggapan coverage imunisasinya sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan," lanjut Riris. 

Hanya saja, kata dia, ini bukan soal coverage imunisasi yang bagus. Jika kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik, penularan pasti akan tetap terjadi dan bisa menjadi banyak meskipun penanganannya tidak serumit sebelum mendapat vaksin.

Sayangnya, coverage imunisasi belum banyak atau bagus, karena kebanyakan baru dilakukan ke pusat-pusat vaksinasi yang notabene adalah pusat-pusat perkotaan.

Oleh karena itu, meski telah menerima imunisasi vaksin Covid-19 diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular karena kemungkinan tertular tetap ada.

Riris menyebut pilihan moda transportasi bisa menjadi faktor tingginya transmisi virus ke daerah-daerah di saat mudik nanti. Karenanya pemerintah saat ini mencoba untuk memfasilitasi koridor-koridor transportasi publiknya dengan GeNose dan sebagainya.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik 2021, DPD: Perketat Akses Pintu Masuk Perbatasan Wilayah

Menurut dia, public transport relatif jauh lebih aman, masalahnya adalah bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik bersama. Misalnya, dengan sewa bareng, kondisi ini justru bisa menjadi moda transmisi virus ke daerah karena pengawasan yang mungkin tidak begitu ketat.

"Beberapa skenario bisa terjadi, tergantung nanti bagaimana situasinya. Itu kan sangat cair ya, banyak variabel yang berperan disitu," ungkap dia. 

Terkait vaksin, Riris menilai bukan soal sudah memenuhi target atau belum, tetapi yang penting sebenarnya adalah seberapa cepat populasi tervaksinasi. Artinya semakin cepat semakin baik.

Untuk gelombang pertama ada 4 juta yang tervaksinasi disusul gelombang kedua sebanyak 1,5 juta.

"Hanya saja, problemnya bukan masalah tercapai atau tidak, tetapi dari 5,5 juta seberapa persen dari populasi, dan yang lebih penting bisa menurunkan transmisinya. Kalaupun itu sudah sesuai target pemerintah, bahkan untuk gelombang 1 boleh dibilang lebih dari 100 persen, tapi pertanyaannya apakah cakupannya cukup tinggi di populasi yang kemudian mampu menurunkan risiko penularan," jelas dia.

Baca Juga: Pemerintah Tak Larang Mudik, Ini Kata Satgas Penanganan Covid-19

Riris mengakui dengan vaksin bisa menimbulkan sikap optimisme atau sebaliknya.

"Karena dengan divaksin seseorang dengan mudah bisa bersikap abai terhadap protokol kesehatan karena sudah merasa relatif aman," tutur dia.