Menteri Segala Urusan, Lebih dari Lima Jabatan Pernah Diemban Luhut, Ini Daftarnya

Tim yang diemban Luhut juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan pemantauan tingkat komponen dalam negeri dari produksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Baca Juga: Dicopot Jabatannya Usai Surati Kapolri, Brigjen TNI Junior: Saya Tahu Risikonya, Saya Tak Menyesal

4. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)

Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut pada awal pandemi Covid-19 sebagai KPC-PEN.

Luhut bertugas dalam tiap kebijakan penanganan terkait Covid-19 dan menentukan kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan agar laju penularan covid tak meningkat.

5. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional

Ditetapkan oleh Keppres No. 60 Tahun 2021 Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut menjabat posisi ini.

Di sini Luhut bertugas dalam tim yang memberikan arahn dalam pencapaian, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi untuk Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

6. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Luhut bertugas meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi terkait produk buatan dalam negeri dalam jabatannya ini.

Jabatan ini diemban Luhut setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 8 September 2021 lalu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pilih Luhut Jadi Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

7. Menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung menunjuk Lihut sebagai ketuanya.

Dalam Perpres tersebut dijelaskan komite ini beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan.

Dikutip dari Kompas.com, terdapat dua tugas utama yang dilakukan komite ini.

Pertama, menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kedua, menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.