Gus Yahya Ingin NU Kembali ke Khitah, Pengamat: Cukup Rumit

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keinginan Ketua Umum PBNU yang baru, KH Yahya Cholil Staquf atau kerap disapa Gus Yahya, agar Nahdlatul Ulama (NU) kembali ke khitahnya dengan tidak berpolitik praktis dinilai rumit.

"Satu hal yang saya kira cukup rumit untuk diformulasikan oleh Gus Yahya," kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, dalam pernyataannya secara visual yang diterima Jurnalis KompasTV Agi Kurniasandi, Jumat (24/12/2021).

Menurut Adi, bagaimana mungkin NU dijauhkan dari urusan politik, sementara banyak kader dan pengurusnya pernah atau saat ini menjadi pengurus partai tertentu.

Para kader NU yang menjadi pengurus partai tertentu itulah yang menurut Adi membuat keinginan Gus Yahya menjadi rumit.

Baca Juga: Gus Yahya Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU

Lagipula, lanjut Adi, NU harus berpolitik. Karena, kematangan pemahaman kebangsaan hanya dimiliki kader-kader terbaik NU.

Terutama mengenai pemahaman kebangsaan yang menarasikan Islam, NKRI, dan Pancasila sama pentingnya.

"Justru berbahaya jika kader NU tidak boleh berpolitik. Yang dikhawatirkan adalah munculnya kader-kader politik yang tidak mengerti," jelas Adi.

Jadi, Adi sangat menyayangkan jika akhirnya NU dan kadernya tidak berpolitik.

Namun begitu, Adi menunggu formulasi Gus Yahya untuk mengembalikan NU ke khitahnya.

Dalam wawancara bersama KompasTV, usai resmi terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menyatakan keinginannya agar Nahdlatul Ulama kembali ke khitahnya.

Menurutnya khitah yang tidak berpolitik praktis sudah menjadi prinsip yang diputuskan sejak lama di NU.

Gus Yahya pun memaparkan sejarah perumusan khitah Nahdlatul Ulama.

Pertama pada tahun 1979, di Forum Muktamar ke-26 NU.

"Ada keputusan kembali ke khitah NU. Diartikan sebagai, prosesi withdrawl atau penarikan diri NU dari politik praktis."

"Perlu digarisbawahi, politik praktis. Bukan politik, titik!" tegasnya.

Dijelaskannya, politik praktis yang dimaksudnya adalah kompetisi politik di pemilu, pemilihan pejabat dan seterusnya.

Baca Juga: Wawancara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Bag-2): NU Tidak Boleh Dibawa ke Politik Praktis

Pada saat itu, NU menarik diri dalam politik praktis, karena NU tidak lagi bisa beroperasi sebagai partai, sudah difusikan di PPP.

"NU harus kembali jadi organisasi sosial keagamaan."

Kemudian, pada tahun 1989 dibuatlah keputusan muktamar tentang panduan berpolitik NU. Kalau PBNU tidak boleh ikut-ikutan berpolitik. Kalau warga NU boleh dan bebas berpolitik asal bertanggung jawab.

Selanjutnya, Khittah Nahdliyah pada Muktamar NU 1984. Dalam Khittah Nahdliyah tersebut diuraikan prinsip dasar perjuangan atau disebut khittah NU.

Selanjutnya pada tahun 1989, Muktamar NU merumuskan panduan berpolitik NU. Dalam panduan tersebut, PBNU tidak boleh ikut-ikutan.

"Kalau warga NU boleh dan bebas berpolitik asal bertanggung jawab," kata Gus Yahya.

"Itu lama sudah diputuskan (khitah tidak berpolitik praktis). Cuma orang banyak lupa, termasuk warga nahdliyin," ucapnya.