JAKARTA, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah pihaknya memfasilitasi rapat dengan warga Wadas di Hotel daerah Semarang.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar Pranowo merespons kritik yang disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin di Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (10/2/2022).
“Yang mengundang bukan kami, justru kami meminta Komnas HAM, kenapa Komnas HAM yang saya minta karena kalau kami yang mengundang posisinya menjadi tidak fair, wah ini Pemerintah nanti tidak cocok, pemerintahan nanti berat sebelah dan sebagainya,” jelas Ganjar.
“Maka ketika Komnas HAM mendapatkan kredibilitas, yang mengundang itu Komnas HAM, bukan saya. Kenapa tempatnya di hotel, yang memilih Komnas HAM sendiri, sebenarnya di mana pun tempatnya oke,” tambah Ganjar.
Menurut Ganjar, saat ini yang terjadi dalam persoalan konflik lahan di Wadas banyak pihak yang tidak mengikuti sejak awal muncul dengan interpretasi tanpa konfirmasi.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bantah Warga Wadas Dikepung Saat Istighosah: Dibuka Kok Videonya, Bisa Diceritain
“Memang ketika kemudikan tidak terlalu banyak orang yang mengikuti pada saat itu interpretasi akan muncul dari mana pun, ketika interpretasi muncul tanpa konfirmasi ya sudah yang terjadi belok nanti,” ujarnya.
Ganjar menambahkan bahwa pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Komnas HAM dan tidak dihadiri oleh warga Wadas.
Komnas HAM, sambung Ganjar, juga menindaklanjuti dengan hadir langsung di Desa Wadas untuk menemui warga.
“Pak Zainal begini ya, kalau Pak Zainal hadir saat itu atau mendampingi sih menurut saya akan bagus. Jadi begini, setelah diundang dan tidak hadir, itu Komnas HAM dateng loh ke Wadas loh, berdilaog loh, jadi artinya justru mempertanyakan kemarin sudah setuju, kau tidak datang,” kata Ganjar.
Oleh karena itu, Ganjar pun ketika hadir di Wadas kemarin menyatakan agar pintu dialog dengan warga Wadas dibuka kembali selebar-lebarnya.
Baca Juga: Beda Narasi dengan Ganjar Pranowo soal Konflik Lahan di Wadas, YLBHI Akui Tidak di Lokasi
“Siapa tokoh yang kemudian cukup nyaman untuk dijadikan mediator, dijadikan mediator saja sehingga kemudian mereka akan bisa berkomunikasi kembali, bisa menyampaikan unek-uneknya. Eh siapa tahu kemudian semua yang menjadi isu-isu yang berseliweran itu bisa dijelaskan dengan baik,” ucap Ganjar.
“Kan banyak orang yang membawa isu lingkungan, yo isu lingkungan dijawab, terus kemudian isu penambangan, oh yo wis penambangannya dijawab,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Zainal Arifin merespons soal undangan untuk warga Desa Wadas di Hotel di daerah Semarang.
Menurut Zainal, sejumlah warga Desa Wadas menolak untuk berdialog di Hotel di daerah Semarang bukan semata-mata karena jauh, tapi merasa lebih optimal berdialog di desanya.
“Mereka menyatakan, bahwa kami siap berdialog tapi kemudian kami ingin berdialog dan bertemu berbagai pihak di Wadas, ayo di sekitaran Wadas yang aksesnya dekat sehingga masyarakat bisa lebih maksimal untuk berdialog,” kata Zainal.
Terpenting dalam upaya dialog, Zainal menuturkan, agar aparat yang berada di Desa Wadas segera ditarik mundur.
“Kalau ingin dialog tarik mundur semua pasukan TNI maupun Polri dan juga kemudian hentikan aktivitas yang berkaitan dengan penambangan,” tegasnya.
“Karena memang kemudian ini tidak hanya ada beberapa persoalan baik secara prosedur maupun secara substansi, secara prosedur, dialog itu seharusnya tidak disampaikan hari ini, tapi dialog dn sejak awal proses perencanaan pembangunan, dalam proses AMDAL, masyarakat dilibatkan,” tambahnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.