Ringkasan Terkini Gejolak Desa Wadas, Konflik Memanas hingga Bantahan Pemerintah

PURWOREJO, KOMPAS.TV - Gejolak masalah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat ini tengah menguras perhatian publik Tanah Air.

Perselisihan antara warga setempat dengan pemerintah dan aparat keamanan, yang berujung aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil, pun mendapat kecaman dari banyak pihak.

Hingga detik ini, belum ada juga titik terang untuk konflik yang dilatarbelakangi oleh penolakan warga atas penambangan batu andesit dalam proyek Bendungan Bener di Desa Wadas itu.

Adapun, untuk lebih memahami gambaran umum dari gejolak masalah tersebut, berikut KOMPAS.TV bagikan ringkasan terkininya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Bantah Fasilitasi Warga Wadas Rapat di Hotel Semarang: Itu Komnas HAM, Bukan Kami

Penangkapan warga Desa Wadas

Puncak prahara di Desa Wadas kali ini bermula saat ratusan aparat kepolisian, pendamping tim Badan Pertanahan Nasional (BPN), menangkap puluhan warga setempat, Selasa (8/2/2022).

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, pasukan itu bertugas mendampingi tim BTN yang melakukan pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener.

"Ada 250 petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol, mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh," kata Iqbal, Selasa.

Iqbal pun mengonfirmasi, setidaknya ada 23 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian saat mereka sedang melakukan tugas tersebut.

Alasannya, karena mereka yang tertangkap merupakan warga Desa Wadas yang kontra dengan proyek Bendungan Bener, namun disebut telah melakukan provokasi kepada pihak seberangnya.

"Adu mulut dan ancaman kepada warga yang pro. Aparat kemudian mengamankan warga yang membawa sanjata tajam dan parang ke Polsek Bener," terang Iqbal.

Alhasil, kemudian banyak pihak menyoroti konflik di Desa Wadas, lantaran ada beberapa saksi yang menyebutkan bahwa aksi penangkapan itu juga dibarengi dengan kekerasan.

Baca Juga: Beda Narasi dengan Ganjar Pranowo soal Konflik Lahan di Wadas, YLBHI Akui Tidak di Lokasi

Banyak narasi dan klaim soal konflik di Desa Wadas

Usai kabar penangkapan puluhan warga Desa Wadas meluas, gelombang protes dan desakan terhadap kepolisian dan pemerintah semakin membesar.

Namun, di lain sisi tak sedikit pula tokoh publik yang berani angkat suara dengan maksud untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya.

Salah satu narasi tentang kebenaran dalam polemik di Desa Wadas datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurut Mahfud, informasi mengenai suasana mencekam di Desa Wadas yang tersebar di media massa itu tidaklah benar.

"Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana seakan-akan mencekam di desa Wadas kemarin itu sama sekali tidak terjadi," kata Mahfud dalam konferensi pers, Rabu (9/2/2022).

"Karena, Desa Wadas berada dalam keadaan tenang dan damai, yang tidak percaya boleh ke sana," sambungnya.

Bahkan, Mahfud juga menuturkan, gesekan yang terjadi ketika tim PBN melakukan pengukuran tanah di Desa Wadas itu bukan antara aparat keamanan dengan warga sekitar.

"Tapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan masyarakat itu sendiri yang terlibat pro kontra atas rencana pembangunan (Bendungan Bener)" jelasnya.

Baca Juga: Ternyata, Ini Proyek yang Bikin Desa Wadas Dikepung Polisi dan Puluhan Warganya Ditangkapi

Selanjutnya, narasi atau klaim terkait perselisihan di Desa Wadas juga sempat keluar dari mulut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar membantah, ada pengepungan warga Desa Wadas yang sedang melakukan istighosah, sebagaimana pernyataan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Dengan begitu yakin, Ganjar menyebut bahwa narasi yang dibangun oleh YLBHI tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya karena ia sendiri telah melihat langsung video istighosah di Desa Wadas.

"Kemarin dibuka kok videonya bisa diceritain dan kemudian tanya jawab sama wartawan kok ada di sana," ungkap Ganjar dalam program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (10/2/2022).

Tapi, Ganjar tidak menampik, memang ada beberapa orang yang diamankan oleh petugas keamanan karena kedapatan bukan sebagai warga setempat.

"(Memang) ada yang ditarik, dalam videonya, ada juga yang kena pukul. Kemudian (terungkap) bahwa ada orang yang bukan penduduk di situ (Desa Wadas) dipinggirkan, agar aman," terang Ganjar.

Baca Juga: Ini 5 Sikap Pemerintah Soal Kisruh Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo

Sikap pemerintah

Pada Rabu kemarin, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah telah menetapkan sikap terkait permasalahan yang sedang terjadi di Desa Wadas.

Garis besarnya, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah tetap akan menjalankan proses pengukuran dan pembanguan Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategi nasional.

Selain itu, pemerintah juga meluruskan informasi yang beredar, terutama di media sosial mengenai kisruh aparat dengann warga Desa Wadas.

Setidaknya, berdasarakan penuturan Mahfud, ada lima mengenai polemik proyek Bendungan Bener di Desa Wadas.

1. Semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan seakan terjadi suasana mencekam di Desa Wadas sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan.
2. Situasi dan kondisi di Desa wadas sekarang normal dan kondusif. Seluruh warga yang sempat diamankan di Mapolres Purworejo juga sudah dilepaskan dan sudah kembali ke rumah masing-masing.
3. Pada proses pengamanan memang sempat terjadi gesekan di lapangan. Tetapi gesekan itu hanya ekses dan kerumunan masyarakat yang terlibat pro-kontra atas rencana. Pemabanguan Bendungan Bener dan Polri hanya melakukan langkah-langka pengamanan. 
4. Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan serta pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM.
5. Agar penambangan dan pembangunan Bendungan Bener lancar dan terus didukung oleh masyarakat, Gubernur Jawa Tengah akan melakukan dialog dengan warga Desa Wadas yang masih menolaknya dengan difasilitasi oleh Komnas HAM.