Pengamat Menilai Pembelian Pesawat Tempur Rafale untuk Kejar Target MEF 100 Persen pada 2024

Yang coba dilakukan oleh Prabowo saat ini, menurutnya, langsung merancang kesinambungan ke Renstra berikutnya, yaitu Renstra 2024.

“Jadi, kalau sekarang ada kontrak enam Rafale, itu memang akan dibiayai dengan Renstra 2020-2024 yang totalnya sudah tersedia mungkin 20 billion (miliar) USD di Bappenas.”

“Jadi, masih ada perencanaan sekitar 55 billion (miliar) USD yang mungkin harus menjadi komitmen untuk dimasukkan ke Renstra setelah 2024 mungkin sampai 2044,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Andi, sebaiknya ada kesinambungan dalam pengadaan alutsista tersebut. Karena ini harus dilihat sebagai kesepakatan antarnegara, kesepakatan institusional, siapa pun presidennya, siapa pun menteri pertahanannya.

“Bisa saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk memastikan kesinambungan perencanaan, toh ini juga berdasarkan kebutuhan operasional dari masing-masing angkatan, merancang agar Renstra 2020-2024 ada keberlanjutannya.”

Sementara anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, harus dibuat perjanjian jangka panjang terkait pengawasan pembelian alutsista ini.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Sebut Kebutuhan Pesawat Tempur Indonesia Sudah Sangat Urgen, Tapi...

Sehingga, siapa pun pemerintahan berikutnya, harus meneruskan perjanjian kerja sama berupa pengadaan alat pertahanan ini.

“Kalau misalnya nanti tiba-tiba terjadi perubahan politik lagi, itu bisa mengganggu diplomasi kita dengan negara lain, juga bisa merendahkan martabat kita, dianggap sebagai negara yang tidak commit (berkomitmen) kepada perjanjiannya.”

“Jadi bisa dikunci dalam bentuk undang-undang atau dalam perjanjian lainnya. Yang harus dipastikan adalah ini harus berkesinambungan dan jangan sampai putus di tengah jalan,” ungkapnya.

Dave menambahkan, pihaknya akan mengawasi hal ini dan memastikan persiapan pilot dan infrastruktur pendukungnya dilakukan secara berkepanjangan.

“Kunci yang paling gampang dalam bentuk undang-undang, sehingga siapa pun pemerintah yang berikutnya, harus patuh pada undang-undang tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, Dave berharap agar pembelian pesawat tempur itu jangan sampai hanya untuk mengejar target MEF, tapi akhirnya banyak hal lain yang tidak terpenuhi.

“Kita kan sedang proses pembangunan ibu kota negara baru, yang memakan dana sangat besar, sampai ratusan triliun, lalu penanganan pandemi juga belum selesai.”

“Banyak hal yang membutuhkan biaya dan tenaga dari negara yang juga harus diperhatikan dengan saksama,” tuturnya.