Kompas TV nasional kompas petang

Jaringan Moderat Indonesia Sebut Pimpinan Khilafatul Muslimin Seorang Residivis

Kompas.tv - 31 Mei 2022, 18:21 WIB
jaringan-moderat-indonesia-sebut-pimpinan-khilafatul-muslimin-seorang-residivis
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyebut pimpinan Khilafatul Muslimin, merupakan seorang residivis. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyebut pimpinan Khilafatul Muslimin, kelompok pemotor yang melakukan konvoi dengan membawa atribut khilafah, merupakan seorang residivis.

Islah mengatakan, Khilafatul Muslimin adalah organisasi  yang berdiri pada tahun 1997, dan belum berbadan hukum.

“Khilafatul Muslimin ini adalah organisasi yang berdiri tahun 1997, dan belum berbadan hukum. Ketuanya namanya Hasan Baraja,” kata Islah dalam Kompas Petang di Kompas TV, Selasa (31/5/2022).

“Ini adalah residivis sebenarnya. Dia pernah ditangkap karena kasus makar, dan dia terlibat dalam bom Borobudur,” lanjutnya.

Baca Juga: Soal Konvoi Motor Beratribut Khilafah, Jaringan Moderat: Bergerak Leluasa karena Berkah Pancasila

Islah menambahkan, jika melihat dari figur ketuanya, sebenarnya sudah dapat dilihat arah ideologinya.

Ia memastikan bahwa kelompok ini akan mengharamkan Pancasila.

“Mereka pasti akan mengharamkan Pancasila, dan mereka pasti mengharamkan demokrasi. Padahal, Pancasila dan demokrasi yang memberi ruang pada mereka,” tuturnya.

Ia menambahkan, negara melalui kepolisian harus hadir untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini.

PSebab, jika tidak, hal semcam ini akan berpotensi menjadi konflik terbuka.

“Negara hadir di sini adalah untuk menyelesaikan ini semua. Kalau kita gagal menyelesaikan kelompok-kelompok yang seperti ini, ini akan menjadi potensi konflik yang terbuka di masa depan.”

“Menurut saya, polisi harus tegas, harus tepat, tapi harus cermat. Tidak boleh kemudian polisi melakukan penangkapan-penangkapan membabi buta, tetapi kemudian kita kalah dari sisi perspektif hukum,” urainya.

Islah juga menyebut, negara harus dihadirkan dengan segala konsekuensi normatif dan undang-undangnya.

Polisi juga harus cermat dan memang harus berhati-hati, karena ini masih bersifat pemikiran.

“Kita tidak tahu nanti kalau gerakan-gerakan seperti ini punya irisan-irisan dengan gerakan-gerakan teror, kita tidak tahu.”

“Karena ketuanya ini memang pernah ditangkap berkaitan undang-undang teror,” tegasnya.

Satu hal penting, lanjut Islah, mereka bergerak seperti ini secara serentak, mulai dari Lampung, Cimahi, Brebes, dan beberapa daerah lain.

Menurutnya, tidak mungkin pergerakan tersebut tanpa disertai dengan pendanaan.

“Saya meyakini itu pasti ada dana yang mengalir di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan, nanti akan terkuak semuanya.”

“Makanya langkah Polres Brebes untuk melakukan pemeriksaan ini harus kita apresiasi, dan kehati-hatian polisi di sini juga dituntut,” tambah Islah.

Jika unsur-unsur pelanggaran undang-undangnya sudah memenuhi, lanjut Islah, mereka harus ditangkap secara massif.

Baca Juga: Viral, Konvoi Sepeda Motor Beratribut "Khilafatul Muslimin"

“Kehadiran negara melalui penegakan hukum memang diperlukan. Karena dari kelompok yang kecil seperti inilah banyak negara di dunia yang kemudian lalai dalam penegakan hukumnya hingga akhirnya melahirkan konflik yang berkepanjangan.”




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x