Usulan Hak Angket Tidak Dapat Respons di Rapat Paripurna, Pimpinan DPR Singgung Mekanisme

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan di Pemilu 2024 tidak mendapat respons dari pimpinan DPR. 

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu tidak memberikan tanggapan atas interupsi dari anggota fraksi PKS, PKB dan PDI Perjuangan yang mengusulkan hak angket. 

Dasco menjelaskan, ada mekanisme yang perlu dijalankan dalam pengajuan hak angket, sehingga rapat paripurna melanjutkan dengan penyampaian pendapat lain. 

Menurutnya, dalam pengajuan hak angket tidak ujuk-ujuk langsung diterima dalam rapat paripurna.

Perlu ada tahapan hingga akhirnya rapat paripurna meminta kesepakatan anggota apakah perlu digunakannya hak angket. 

"Hak angket itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena hak angket kan ada mekanismenya. Ada prasyaratan yang harus dipenuhi dan diajukan ke pimpinan DPR itu saja," ujar Dasco usai Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024). 

Baca Juga: Tolak Hak Angket Kecurangan Pemilu, Kamrussamad Gerindra: yang Diperlukan Hak Sopir Angkot

Dasco menambahkan, dalam Rapat Paripurna dirinya lebih memilih memberikan tanggapan terkait masukan tingginya harga beras.

Hal tersebut dianggap lebih penting lantaran tingginya harga beras sangat dirasakan oleh masyarakat.

Hasil tanggapan tersebut rencananya DPR melalui Komisi IV akan memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai tingginya harga beras. 

"Jadi saya tadi lebih menanggapi masalah, misalnya tadi kekurangan beras, tadi langsung kita carikan solusinya dan bicarakan dengan pemerintah," ujar Dasco.

Usulan Tiga Anggota

Adapun hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu pertama kali dilontarkan oleh nggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur. 

Baca Juga: Menakar Kekuatan Partai Pendukung dan Menolak Hak Angket di DPR hingga Syarat Pengajuan

Saat interupsi Aus menyampaikan, DPR perlu menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Muncul berbagai dugaan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi penuh dengan kecurangan. Maka, DPR RI mesti melakukan langkah nyata untuk merespons dengan penggunaan hak angket. 

Aus mengingatkan, hak angket salah satu instrumen yang dimiliki oleh DPR RI dan diatur dalam undang-undang dan Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi Bangsa Indonesia. 

Gelaran demokrasi lima tahunan itu harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil. 

"Munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspons oleh DPR RI secara bijak dan proporsional," ujarnya. 

Baca Juga: Momen Luluk Nur Hamidah PKB Interupsi Sidang Paripurna DPR, Dukung Hak Angket

Usulan tersebut disambut baik anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah.

Ia menganggap para anggota dewan bersikap naif jika menutup mata dengan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang muncul di muka publik. 

"Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan," ujarnya. 

Aspirasi hak angket ini juga dikemukakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Ia mendorong agar pimpinan DPR RI turut mengambil sikap yang mendukung usulan hak angket. 

Menurutnya, hak angket penting untuk memastikan kecurangan tak terjadi lagi pada kontestasi elektoral mendatang. 

"Situasi lapangan elektoral pemilu kemarin kalangan rohaniawan, budayawan, cendikiawan menyerukan hal-hal yang perlu kita cermati betul pemilu, pilkada, maupun pemilu ke depan," ujar Aria.

Baca Juga: Ketegangan Antara Massa yang Dukung serta Tolak Hak Angket Soal Kecurangan Pemilu di Depan DPR RI

Sedangkan Fraksi PPP dan Fraksi NasDem tidak menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR. 

Anggota DPR dari fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengaku pihaknya tetap siap menggulirkan hak angket kendati bungkam saat rapat paripurna.

Menurutnya, NasDem masih menunggu persetujuan dari semua anggota fraksi.

Selain itu, NasDem masih menunggu hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sedianya akan diumumkan pada 20 Maret mendatang.

"Kami akan bersikap setelah 20 Maret. Kami hormati penghitungan KPU. Tanpa PDI-P pun, NasDem akan mengambil jalan itu (angket)," ujar Sugeng usai Rapat Paripurna DPR. 

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menyatakan, pihaknya akan gelar rapat fraksi terlebih dahulu sebelum menentukan sikap terkait hak angket. 

Baca Juga: Detik-Detik Mikrofon Fraksi PDIP Aria Bima Mati saat Bicara di Rapat Paripurna DPR, Ini Kata Dasco

Sebab, keputusan dukung atau tidaknya penggunaan hak angket harus dilakukan secara bersama-sama semua anggota DPR dari PPP, sehingga pengajuan hak angket tidak boleh dilakukan secara individual.

Di sisi lain, PPP juga masih fokus jaga suara partai dalam rekapitulasi suara berjenjang dari kecamatan hingga pusat untuk memastikan lolos ambang batas parlemen.