Kompas TV nasional politik

Surya Paloh Sungkan untuk Minta Jatah Menteri kepada Prabowo

Kompas.tv - 2 Mei 2024, 16:49 WIB
surya-paloh-sungkan-untuk-minta-jatah-menteri-kepada-prabowo
Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto (kanan), dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3/2024). (Sumber: KOMPAS.com/ Tatang Guritno)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh merasa tak enak hati untuk meminta jatah menteri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengakui dirinya memang bersahabat dengan Prabowo. 

"Ya kan ada perasaan sungkan-sungkan juga kan," kata Paloh di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ia menegaskan tak mempersoalkan jatah menteri dan menyerahkan urusan pembagian kursi kabinet kepada Prabowo. 

Baca Juga: Canda Cak Imin soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
 
"Kita belum tahu (soal pembahasan kursi menteri), memang yang punya otoritas untuk itu kan kalian tahu," katanya. 

Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menjelaskan, sedari awal Prabowo memiliki pandangan bahwa untuk membangun bangsa butuh kerja sama semua elemen, baik partai politik maupun masyarakat umum. 

Wihadi menilai sangat wajar jika publik menilai arti merangkul dan bersama-sama dianggap hanya untuk partai politik.

Namun sejatinya, kata dia, pandangan Prabowo bersama-sama membangun bangsa tidak sebatas merangkul partai.

"Ini adalah platform utamanya, bahwa menginginkan semua terlibat anak bangsa ini untuk membangun," ujar Wihadi dalam program Satu Meja The Forum KOMPAS TV bertema "Berebut Kursi Menteri", Rabu (1/5/2024) malam.

Baca Juga: Gerindra: Poin Utamanya Prabowo Ingin Bersama Membangun Bangsa, bukan Berarti Semua Dapat Menteri

Wihadi juga mengakui keinginan Prabowo merangkul anak bangsa dianggap sebagai ajakan duduk bersama di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Menurutnya, untuk duduk di pemerintahan, pasti perlu kesamaan visi dan misi agar roda program dan kebijakan bisa berjalan dengan baik.


 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x