Menteri HAM Natalius Pigai Mengaku Tak Punya Program 100 Hari Kerja, Begini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Hukum dan Hak Asasi (HAM) Natalius Pigai menyebut, kementerian di bawah kepemimpinannya tak memiliki program dalam 100 hari kerja. Sebab, program yang digagas oleh kementeriannya itu dirancang untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

"Bapak ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," kata Natalius dalam rapat dengan Komisi XIII DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," kata Pigai.

Baca Juga: Natalius Pigai Perkenalkan Diri di Komisi XIII DPR: Dulu Saya Tukang Parkir, Sekarang Menteri

Menurut dia, kementeriannya memiliki program yang disebutnya emergency condition. Hal tersebut bertujuan untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu 101 diam pak, enggak ada yang kerja," katanya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan dirinya akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi darurat.

Baca Juga: Respons Pimpinan DPR soal Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," ujarnya.