Apakah Prabowo Reshuffle Saat 100 Hari Kinerja Pemerintahan, Sekjen Gerindra: Kewenangan Presiden

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons isu reshuffle Kabinet Merah Putih dalam 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Menurut dia, keputusan mengutak-atik jajaran menteri itu menajdi kewenangan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. 

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada Presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

Baca Juga: Ketua DPR Puan Apresiasi Kinerja 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apapun Hasilnya untuk Rakyat

Ia menyebut, meski ada berbagai masalah yang dilakukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri di 100 hari pertama pemerintahan, bagi Prabowo hal itu bagian dari penyempurnaan. 

"Pak Prabowo yang seperti itu selalu merasa bahwa itu bagian dari upaya untuk penyempurnaan terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan," ujarnya. 

"Jadi sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan. Dan apa yang disampaikan oleh berbagai macam kalangan itu bagian dari upaya untuk menyempurnakan bagi proses, bagi jalannya proses pemerintahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei untuk tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk indeks tingkat kepuasan 80,9 persen responden menyatakan puas dan 19,1 menjawab tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara untuk tingkat keyakinan umum 89,4 persen menjawab yakin dan 10,6 tidak yakin.

Kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran teratas ditunjukkan untuk alasan kinerja yang ditunjukkan baik dengan angka 30,2 persen. Dilanjutkan dengan kepemimpinan yang merakyat 18,1 persen, sering mendapatkan bansos 14,4, persen, pembangunan merata sampai ke desa 7,3 persen.

Kemudian Pembangunan yang masif (infrastruktur dan fasilitas umum) 7,3 persen, mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8 persen, menjalankan pemilu dengan baik 3,2 persen, ketegasan dalam kepemimpinan 3,2 persen. Sedangkan 4,6 persen memberikan alasan lainnya dan 4,9 menjawab tidak tahu.

Baca Juga: Litbang Kompas: Kepuasan Masyarakat ke Prabowo Lampaui Capaian 100 Hari Kinerja Era Jokowi

Sementara untuk alasan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran teratas ditunjukkan dengan alasan bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran 29,2 persen. Lalu, ekonomi belum stabil atau sulit mendapatkan pekerjaan hingga lapangan kerja minum 19,5 persen.

Survei Litbang Kompas untuk tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari Pemerintahan Prabowo- Gibran dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4 -10 Januari 2025. Ada 1.000 responden secara acak menggunakan metode pencuplikan.